"Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya," kata Hasto, Kamis (30/3).

Hasto menambahkan, bahwa sikap yang PDIP sampaikan memiliki landasan kuat secara konstitusi dan juga historis. Yakni, Suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis.

"Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat. Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel," terangnya.

Hasto menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah tentang sikap PDI Perjuangan dan potensi kerentanan politik dan sosial jika Israel tetap bertanding di Indonesia sejak bulan Agustus 2022.

Di mana, PDIP bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan beberapa bulan kemudian dengan Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung.

Yakni, sikap ini muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi. Dengan harapan agar bisa dicari solusi yang terbaik, salah satunya dengan memindahkan pertandingan Israel di negara tetangga terdekat.

Sehingga U-20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel.

PDI Perjuangan (PDIP) pun menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah dan pengurus PSSI saat ini yang sudah mencoba dengan keras untuk mencari solusi dengan melobby FIFA.

"Tekad kita yang paling penting, adalah membangun kesebelasan sepakbola yang handal lambang supremasi olahraga diluar bulu tangkis. Ini harus menjadi tujuan utama dalam politik olahraga," jelasnya.

Sementara, Pengamat politik Adi Prayitno menilai soal adanya tudingan gagalnya Piala Dunia U-20 karena penolakan dari Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster masih belum berdasar.

Hal itu lantaran pemerintah masih belum mengungkap secara jelas apa benar alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah imbas dari penolakan para kepala daerah tersebut.

"Sebenarnya belum ada eksplanasi yang clear, apa betul hanya karena penolakan gubernur Bali, gubernur Jawa Tengah, tiba - tiba FIFA membatalkan Indonesia secara ofisial sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20," kata Adi.

Padahal kata Adi, urusan perhelatan piala dunia bukan urusan gubernur, tapi urusan pemerintah Indonesia secara keseluruhan.

Hal yang perlu dipertanyakan menurutnya adalah mengapa penolakan Israel berlaga di Indonesia baru dilontarkan sekarang. Padahal Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia U-20 tahun 2023 sejak tahun 2019 lalu.