TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta evaluasi total terhadap pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyusul kembali terjadinya bentrokan antarsuporter sepak bola, termasuk suporter Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Menurut Lalu rentetan kerusuhan yang terus berulang menunjukkan masih lemahnya pengelolaan kompetisi dan pembinaan suporter di sepak bola nasional.

Lalu juga menyoroti kericuhan suporter yang terjadi di Stadion Lukas Enembe, usai Persipura Jayapura gagal promosi ke Liga 1 tahun depan. 

Ia menilai PSSI harus bertindak tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kerusuhan.

“Ya, tentu ini tugas bagi PSSI supaya tidak terjadi lagi kerusuhan, pengrusakan stadion, dan sebagainya. Seperti di Jayapura, Persipura membakar Stadion Lukas Enembe. Nah ini sungguh sangat kita sayangkan sekali di saat kita lagi berbenah,” kata Lalu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Lalu menegaskan tindakan tegas perlu diambil agar insiden serupa tidak terus berulang dan mencoreng wajah sepak bola nasional.

“PSSI harus mengambil tindakan tegas, entah itu diskorsing atau entah itu memberikan hukuman yang tegas kepada klub yang melakukan kerusuhan,” ucapnya.

Lalu juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas demi mewujudkan cita-cita membawa sepak bola Indonesia tampil lebih baik di level internasional.

“Sportivitas harus dijunjung tinggi. Kita harus segera berbenah karena cita-cita kita sama saya rasa ya, suporter dan seluruh masyarakat Indonesia menginginkan sepak bola kita lebih baik sehingga target menuju Piala Dunia bisa tercapai,” katanya.

Legislator PKB itu mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan PSSI apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terus berulang di sepak bola Indonesia.

“Ya, tentu evaluasi total. Kalau memang pengurus harus dievaluasi total, ya evaluasi pengurusnya supaya selesai. Kemenpora harus mengevaluasi pengurus PSSI,” katanya.

Dia menilai pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan langkah terhadap pengurus federasi, termasuk melakukan pergantian jika diperlukan.

“Ya, kalau ternyata kepengurusan hari ini dianggap tidak mampu menuntaskan persoalan sepak bola Indonesia, ya tentu Kemenpora punya alasan, apakah itu mengganti atau melanjutkan, atau beberapa orang yang dianggap tidak mampu diganti,” ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan Komisi X DPR sebatas memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembenahan sepak bola nasional.

“Ya itu kami di luar itu ya, kami hanya bisa menyarankan. Tapi yang jelas kami menginginkan Kemenpora untuk memanggil PSSI menanyakan kerusuhan-kerusuhan yang selalu terus terjadi dan berulang-ulang,” katanya.