Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - WhatsApp Messenger minggu lalu mengumumkan tentang pembaruan syarat dan ketentuan terbaru bagi pengguna aplikasi perpesanan milik Facebook ini.
Pembaruan tersebut mengakibatkan reaksi publik bahkan sejumlah pengguna dilaporkan beralih ke aplikasi Signal dan Telegram.
Menanggapi reaksi publik yang begitu serius, Whatsapp kemudian mengeluarkan klarifikasi lebih lanjut untuk menjelaskan perubahan itu.
Dikutip dari Channel News Asia, WhatsApp membantah kekhawatiran utama pengguna seputar syarat dan ketentuan barunya.
Seperti diketahui, WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end (ujung-ke-ujung), dan hal ini tidak akan berubah.
Semua pesan baik pesan pribadi maupun grup tetap aman dan hanya dapat dilihat oleh pengguna saja.
WhatsApp bahkan Facebook tidak dapat melihat obrolan para pengguna.
Baca juga: Ini Ragam Kelebihan Aplikasi BiP Dibandingkan Whatsapp, Bisa Video Call Hingga 10 Orang
Selain itu, meskipun WhatsApp memiliki informasi tentang nomor ponsel pengguna, mereka tidak mencatat dengan siapa para pengguna berinteraksi.
WhatsApp juga tidak akan membagikan data pengguna kepada Facebook.
Sehingga, pengguna tidak perlu khawatir tentang obrolan rahasianya di WhatsApp yang tidak boleh diketahui orang lain.
Namun demikian, meski kehawatiran pengguna soal kebijakan baru di WhatsApp tidak benar, hal ini dinilai cukup memusingkan.
Sebab pembaruan syarat penggunaan dan pengaturan privasi tampak banyak, dan juga terjadi di berbagai media sosial lainnya termasuk Facebook.
Sebagian besar pengguna pun masih belum jelas mengenai jenis informasi apa yang dikumpulkan WhatsApp dan apa saja perubahan terbaru yang dimaksud.
Lebih lanjut, dosen senior National University of Singapore (NUS) Natalie Pang menyoroti sejumlah hal terkait pembaruan syarat dan ketentuan WhatsApp.
Menurutnya, setiap warga negara saat ini tinggal di lingkungan digital di mana banyak data dikumpulkan tentang mereka.
Sehingga pengaturan privasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan data menjadi jauh lebih kompleks.
Meskipun perusahaan teknologi memiliki hak untuk membuat perubahan pada platform mereka, beban yang secara tidak adil dan tidak proporsional ada pada penggunanya untuk membaca, memahami, dan menerima persyaratan baru.
Perusahaan Big Tech mengatakan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan hukum untuk mencapai persetujuan yang diinformasikan dengan menunjukkan kepada pengguna syarat dan ketentuan yang diperbarui dan membuat mereka setuju.
Namun pengguna tidak dapat selalu memahami hukum dan teknis yang diajukan WhatsApp, bahkan ketika aplikasi dengan logo warna hijau ini mengajukan dalam bahasa asli pengguna.
Ada juga pertanyaan dari pengguna yang mungkin tidak bisa berbahasa Inggris atau tidak bisa membaca.
Lantas bagaimana persetujuan mereka akan dipahami pengguna?
Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna, sekaligus mendidik publik tentang literasi data dan privasi?
Baca juga: WhatsApp Terapkan Kebijakan Baru, Pengguna di Singapura Mulai Beralih ke Telegram dan Signal
Imperatif Bisnis yang Wajar
Perlu dicatat bahwa perubahan WhatsApp pada kenyataannya secara strategis sejalan dengan model bisnis Facebook.
Facebook menawarkan layanan gratis untuk pengguna tetapi menampilkan iklan di dalamnya.
Dengan biaya tertentu, toko furnitur online bisa menunjukkan katalog terbaru mereka jika pengguna mengikuti atau menyukai halaman tentang desain interior.
Jika pengguna memiliki bisnis dan ingin memperluas bisnisnya ke luar negeri, dia juga dapat membayar untuk menampilkan iklan kepada pengguna yang tinggal di luar negeri.
Sebagai platform, Facebook telah memainkan peran penting dalam membantu bisnis berkembang secara online.
Tetapi sejak Facebook mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014, Facebook belum dapat memonetisasi platform perpesanan instan populer karena WhatsApp tidak memungut biaya apa pun untuk layanannya.
Oleh karena itu, langkah untuk mencoba dan memonetisasi WhatsApp bisa saja terjadi dan itu tidak mengherankan.
Baca juga: Cara Mematikan Fitur Auto Download WhatsApp, Tak Perlu Khawatir Jika Memori HP Penuh
(Tribunnews.com/Rica Agustina)