Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah India meminta WhatsApp membatalkan pembaruan kebijakan privasi yang akan diberlakukan mulai 8 Februari 2021.
Mengutip dari laman situs Times of India pada Rabu (20/1/2021), Pemerintah India meminta WhatsApp untuk menghormati informasi privasi dan keamanan penggunanya di India.
Pemerintah India mengirimkan surat kepada CEO WhatsApp Will Cathcart, terkait pernyataan tentang kebijakan baru tersebut yang dinilai diskriminatif.
Dalam surat pernyataan tersebut, WhatsApp dinilai lebih lunak terhadap pengguna di Eropa karena terikat dengan regulasi umum perlindungan data atau GDPR.
Sementara itu menurut Direktur Kebijakan WhatsApp Eropa Niamh Sweeney, pihaknya menegaskan tidak ada perubahan praktik berbagi data di wilayah Eropa dengan adanya kebijakan privasi baru ini.
Baca juga: Benarkah Pengaturan Baru WhatsApp Dapat Menyebabkan Data dan Privasi Pengguna Bocor?
"WhatsApp tidak berbagi data penggunanya di Eropa dengan Facebook untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produk atau iklan," kata Sweeney.
Baca juga: Ini Ragam Kelebihan Aplikasi BiP Dibandingkan Whatsapp, Bisa Video Call Hingga 10 Orang
Pemerintah India sendiri menilai pembagian data ini, memperlebar risiko keamanan dan kerentanan data pengguna yang lebih besar dan menciptakan lumbung informasi.
Melalui surat pernyataan kepada WhatsApp, Pemerintah India juga mengkritisi tidak adanya opsi menolak atau opt out dalam kebijakan baru ini.
Pengguna seperti dipaksa untuk menyetujui kebijakan baru dari WhatsApp, dan bila tidak akan terancam dihilangkan akunnya.