Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – YouTube Alphabet Inc telah menghapus lima saluran jaringan televisi yang dikelola militer Myanmar dari platformnya setelah kudeta di negara Asia Tenggara itu.
Hal itu disampaikan seorang juru bicara Youtube dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Jumat (5/3/2021).
"Kami telah menghentikan sejumlah saluran dan menghapus beberapa video dari YouTube sesuai dengan pedoman komunitas kami dan hukum yang berlaku," kata juru bicara Youtube.
Saluran yang dihapus itu termasuk jaringan milik pemerintah, MRTV, (Radio dan Televisi Myanma) serta Myawaddy Media milik militer, MWD Variety dan MWD Myanmar, menurut raksasa teknologi AS itu.
AS Blokir Akses
Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis (4/3/2021) mengumumkan langkah-langkah baru untuk menghukum militer Myanmar atas kudeta 1 Februari, dengan cara memblokir Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri serta konglomerat militer tingkat elite dari jenis perdagangan tertentu.
Baca juga: AS Blokir Akses untuk Kementerian Myanmar dan Bisnis Militer
Washington juga telah menerapkan pembatasan kontrol ekspor, mengharuskan pemasoknya di AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.
Baca juga: Angel Ingin Sumbangkan Organ Tubuh Sebelum Ditembak Mati dalam Demo Myanmar
Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan brutal militer Myanmar yang semakin intensif terhadap demonstran damai yang menentang pengambilalihan kekuasaan dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang telah memenangkan pemilu nasional pada November lalu.
“Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapat manfaat dari akses ke banyak barang atau produk,” kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/3/2021) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/3/2021).
"Pemerintah AS akan terus menuntut pertanggungjawaban para aktor kudeta yang atas tindakan mereka."
Departemen Perdagangan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau tindakan-tindakan penting lainnya.
Dua konglomerat yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - adalah di antara mereka yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan gelombang besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan minat mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan real estat.
Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan pada hari Selasa, bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang sedang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.