Baca tanpa iklan
Menurut Marwan, diperlukan pula peran serta Pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka untuk efisiensi dan kemudahan pembangunan jaringan TIK, namun tidak terbatas untuk jaringan akses, backhaul dan backbone di seluruh wilayah Indonesia baik di wilayah komersial dan khususnya di wilayah non Komersial (3T).
Ditambahkannya, operator juga perlu kemudahan akses terhadap fasilitas publik, seperti gedung kantor layanan pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kesehatan lampu jalan, dan lain sebagainya, sebagai infrastruktur pendukung jaringan 5G.
"Hal lain yang diperlukan operator adalah endorsement dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan device yang mendukung jaringan 5G dengan harga yang terjangkau, serta dorongan dari pemerintah untuk mempercepat ketersediaan use case, misalnya memfasilitasi kolaborasi antara telco dengan industry vertical, regulasi yang lebih fleksibel, dan lainnya," pungkas Marwan.