Hasil studi ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan kemitraan intensif antara pemerintah dan pihak swasta.
Disebutkan, ada 4 pendekatan utama di mana para pemangku kepentingan bisa bersinergi:
● Penyelarasan ekosistem pendidikan dan dunia kerja
Dibutuhkan kolaborasi intensif antar pemangku kepentingan dalam mengadaptasi dan menyelaraskan ekosistem pendidikan seiring dengan perubahan dan tuntutan industri. Kurikulum yang dirancang oleh pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku industri, serta pemerintah agar menghasilkan talenta dengan kompetensi dan perilaku yang sesuai.
● Program pengembangan talenta siap kerja
Pelatihan praktis dan penanaman pola pikir terbuka untuk terus belajar bisa membantu talenta meningkatkan keterampilannya, seperti keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi dan kepemimpinan.
● Pengembangan bisnis dan karier berkelanjutan
Dibutuhkan bimbingan diantaranya bagi talenta dan bisnis yang terkena dampak transformasi digital, serta untuk siswa putus sekolah agar mengasah keterampilan mereka sesuai kebutuhan industri.
● Pelatihan inklusif dan mudah diakses
Perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan untuk memberdayakan talenta melalui pelatihan inklusif yang relevan dengan kebutuhan industri.
Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan, pengembangan ekonomi digital di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam membangun talenta digital.
“Pemerintah mendorong swasta untuk aktif dalam kegiatan pendidikan dan vokasi yang ditujukan kepada talenta digital. Kami tidak dapat kerja sendiri, diperlukan kolaborasi banyak pihak, utamanya pelaku usaha sebagai end user dari tenaga kerja tersebut," ujarnya.