TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan publik, baik di pusat maupun daerah harus makin meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini untuk menjawab tantangan bahwa belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publiknya dengan baik.

“Tiga belas tahun setelah UU KIP berlaku, belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik. Sesuai hasil monitoring Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021, badan publik yang mendapat peringkat informatif baru sebesar 24,63 persen. Sedangkan yang tidak informatif sebesar 29,67%, “ ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong dalam keterangan persnya, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Saling Lempar dengan Kominfo soal Hacker Bjorka, BSSN: Keamanan Siber Tanggung Jawab Bersama

Keterbukaan informasi adalah amanat Undang-Undang. Sehingga hal tersebut dikatakan Usman harus mendapat jaminan, meskipun 13 tahun setelah diundangkan, UU KIP dikatakannya tidak berjalan dengan mudah.

“Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi, akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Usman.

Keterbukaan informasi publik dikatakan Usman merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, yang mengharuskan pengetahuan masyarakat yang memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang faktual, harus terpenuhi.

Maka itu, ujar Usman, pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).

“Salah satu peran dalam membangun ruang publik yang sehat adalah penguatan budaya keterbukaan informasi. Ini juga sebagai amanat UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” kata Usman.

Pada kesempatan tersebut, Usman Kansong pun berharap peserta Bimtek dan masyarakat di daerah turut menggaungkan informasi terkait Presidensi G20, di mana Indonesia didapuk sebagai ketuanya dan diharapkan menjadi pemimpin untuk keluar dari kondisi krisis akibat pandemi COVID-19.

Indonesia menerima mandat Presidensi G20 pada November tahun 2021 dan sejak itu beberapa rangkaian pertemuan working group pun telah di gelar di beberapa wilayah tanah air. Gelaran pertemuan awal ini menjadi pintu perekonomian berputar kembali. Indonesia pun menunjukan sebagai negara yang mampu menggelar event internasional dengan tetap mengedepankan protocol Kesehatan COVID-19.

Baca juga: Kominfo Dorong Sektor UMKM di Indonesia Timur Adopsi Teknologi Digital

“Dalam beberapa minggu lagi, kita akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan dilaksanakan di Bali. Dukungan dari kita semua dan seluruh masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan penyelenggaraan KTT nanti,” ujar Usman Kansong.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan informasi Publik, Irma Riani memberikan sambutan, yang antara lain mengatakan PPID sebagai garda terdepan pengelola informasi dituntut untuk berkinerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga informasi publik dapat tersampaikan dengan baik.

Kegiatan Bimtek dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan tiga orang narasumber. Narasumber sesi pagi hadir secara daring, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktur TKKKP), Hasyim Gautama dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro yang hadir secara luring. Sedangkan sesi siang dihadiri perwakilan PPID DKI Jakarta, Harry Sanjaya, yang hadir secara daring.

Direktur TKKKP, Hasyim Gautama menyampaikan, Kementerian Kominfo selaku wali layanan informasi terus memutakhirkan kebijakan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, di antaranya mengembangkan aplikasi umum berbagi pakai untuk layanan informasi publik nasional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kemudian menyiapkan jabatan fungsional Pranata Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Baca juga: Johnny G Plate soal isu Kebocoran Data: Kominfo Itu Regulator Bukan Cyber Security

Sementara Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan hal krusial yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Yang paling pokok dan menjadi pembicaraan hangat hari ini adalah pengadaan barang dan jasa, pada PerKI  1/2010 yang diatur hanya mencakup pengumuman pengadaan, hari ini yang diatur tidak hanya pemenang lelang, tapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam proses pelelangan barang dan jasa, misalnya ketersediaan kerangka acuan kerja, ketersediaan harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak beserta lampirannya, surat perjalanan dinas itu adalah obyek yang paling banyak disengketakan di seluruh Komisi Informasi," ujarnya.

Sedangkan perwakilan PPID DKI Jakarta, Harry Sanjaya berbagi pengalaman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dan praktik pengujian konsekuensi di PPID DKI Jakarta yang sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari.

Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mimika Hilar H. Limbong, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Supiori, Betty E Sauyas, dan PPID Pelaksana di perangkat daerah Provinsi Papua serta  pelaksana PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.