Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Lebih dari setengah negara bagian di Amerika Serikat melarang platform video pendek TikTok yang diakses dari perangkat pemerintah.
Reaksi cepat terhadap TikTok, yang memiliki setidaknya 100 juta pengguna di Amerika Serikat, meluas ke negara bagian di AS yang diatur oleh Partai Republik dan Demokrat, dan menjangkau hampir ke semua wilayah Negeri Paman Sam.
Melansir dari CNN, banyak negara bagian di AS melarang platform media sosial asal China itu dari jaringan dan perangkat pemerintah. Namun, beberapa telah melangkah lebih jauh, dengan menambahkan aplikasi lain yang berkaitan dengan China ke daftar larangan mereka, termasuk WeChat dan AliPay.
Baca juga: Konten viral pengemis online di TikTok kemungkinan diorganisir sindikat, kata pengamat sosial
Beberapa negara bagian AS sedang mempertimbangkan undang-undang untuk membatasi TikTok, mencerminkan upaya serupa di tingkat federal oleh anggota parlemen AS.
Pergerakan itu terjadi di tengah kekhawatiran keamanan baru mengenai data pengguna TikTok di AS dan kekhawatiran bahwa data pengguna AS bisa sampai ke pemerintah China.
Hampir 25 negara bagian mengumumkan pembatasan pada akhir tahun lalu di tengah laporan bahwa negosiasi antara TikTok dan pemerintah AS terhenti mengenai apakah aplikasi video pendek tersebut dapat terus menawarkan layanannya di Amerika Serikat.
Kesepakatan keamanan nasional masih dalam peninjauan, kata TikTok, sembari menambahkan bahwa pihaknya yakin kesepakatan bersama dengan pejabat federal AS adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah keamanan.
“Kami kecewa karena begitu banyak negara bagian ikut-ikutan untuk memberlakukan kebijakan berdasarkan kebohongan yang tidak berdasar dan bermuatan politik tentang TikTok,” kata juru bicara TikTok dalam pernyataan yang diberikan kepada CNN pada bulan lalu.
Baca juga: Perusahaan Induk Tiktok Lakukan PHK, Pecat Ratusan Karyawan di Kantor China
“Sangat disayangkan bahwa banyak lembaga negara, kantor, dan universitas di TikTok di negara bagian tersebut tidak lagi dapat menggunakannya untuk membangun komunitas dan terhubung dengan konstituen,” pungkasnya.