Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah bertemu dengan para pihak operator seluler (opsel) dalam rangka membahas rencana insentif untuk implementasi teknologi jaringan telekomunikasi 5G di Indonesia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri empat opsel, yaitu Indosat, Telkomsel, XL, dan Smart.

"Kita bicara tentang bagaimana alternatif, skema untuk memberi insentif kepada operator seluler untuk meningkatkan kecepatan bandwidth kita," katanya di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy A15 5G, Usung Chipset Dimensity 6100+

Ia mengatakan, ada task force atau satuan tugas yang berisikan para opsel dan pihak Kominfo yang bergerak di bidang kebijakan, bertugas untuk mengkaji skema insentif 5G.

"Skemannya nanti kita putuskan. Mudah-mudahan bulan depan sudah mulai keliatan gambarannya karena kita juga lagi mengkaji kebutuhan infrastruktur digital kita dan kecepatan kita untuk menuju Indonesia digital 2030," ujar Budi.

Budi kemudian mengatakan, para opsel ini memiliki kekhawatiran bersama, yakni investasi 5G yang mahal. Sementara, penggunanya masih sedikit.

"Ada concern (kekhawatiran) bersama kan. 5G itu kan investasinya mahal, sementara yang pakai 5G, menurut teman-teman opsel, itu baru 5 persen. Jadi kalau dipercepat juga penggunaannya belum maksimal," katanya.

Keluhan tersebut tak lepas dari industri opsel yang disebut Budi sedang dalam tren melandai.

"Industri opsel ini sudah agak melandai. Sementara kita perlu meningkatkan kecepatan. Rata-rata kecepatan internet kita di Indonesia cuma 23 mbps," ujar Budi.

"Industri ini kalau tidak kita tangani betul, bisa sakit," sambungnya.

Adapun sebelumnya Budi mengatakan, ada dua isu yang menjadi fokus Kemenkominfo perihal infrastruktur telekomunikasi 5G di Indonesia, yakni jangkauan (coverage) dan kualitas (quality).

Budi berujar, penyebaran daripada infrastruktur 5G ini harus merata di seluruh Indonesia, disertai dengan kualitas kecepatan internet harus tinggi.

"Kalau kita ke daerah-daerah internetnya masih lambat sinyalnya, (berarti) masih kurang coverage dan quality-nya," kata Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu, Kamis (19/10/2023).