Seorang pegawai negeri mengatakan kepada Post pada hari Selasa bahwa sebagian besar komputer di kantor mereka masih dapat mengakses internet tetapi WhatsApp, Gmail dan Google Drive diblokir.

Staf hanya dapat mengakses situs web yang diblokir atau mengunduh file dari internet di beberapa komputer yang ditunjuk, tambah orang dalam tersebut.

Pegawai pemerintah tersebut menyampaikan kekhawatirannya mengenai langkah tersebut yang akan menurunkan efisiensi karena WhatsApp digunakan untuk komunikasi sehari-hari antara rekan kerja dan juga orang-orang yang bekerja di luar pemerintahan.

Pegawai negeri lain dari departemen lain mengatakan sejauh ini hanya WhatsApp dan WeChat yang diblokir di komputer kantor.

Baca juga: 11 Cara Mengetahui Dia Chat dengan Siapa Saja di WhatsApp

Sumber kedua mengatakan pemblokiran WhatsApp merupakan langkah yang tidak nyaman karena sering digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai “hal-hal yang tidak dibatasi dan tidak bersifat rahasia”.

“Tetapi hal ini dapat dimengerti mengingat masalah keamanan,” kata pegawai pemerintah itu.

Orang dalam kedua menambahkan bahwa kantor mereka sekarang mengandalkan panggilan telepon dan email untuk komunikasi internal dan eksternal.

“Akan sangat bagus jika ada semacam sistem pesan instan yang aman untuk komunikasi internal,” kata pegawai negeri tersebut.

Otoritas Hong Kong melaporkan serangkaian pelanggaran data dalam setahun terakhir yang mengakibatkan bocornya informasi pribadi penduduk.

Badan-badan pemerintah diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan keamanan siber pada bulan Mei setelah dua departemen melaporkan pelanggaran yang melibatkan data pribadi hampir 130.000 orang dalam waktu dua hari.

Pembobolan di Daftar Perusahaan mengungkap nama, nomor identitas, dan alamat sekitar 110.000 orang karena kesalahan pada platform digitalnya, sementara kebocoran di Departemen Pelayanan Listrik dan Mekanik melibatkan data 17.000 penyewa perumahan umum.

Kantor Kepala Informasi Pemerintah – unit teknologi informasi utama pemerintah – mengatakan pada saat itu bahwa mereka telah meminta semua biro dan departemen untuk meninjau langkah-langkah keamanan siber mereka dan melaporkannya kembali dalam waktu seminggu.

Sumber: South China Morning Post