News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bilebante di Lombok Tengah Jadi Inspirasi Pembuatan Buku Panduan Mengembangkan Desa Wisata Hiijau

Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Diskusi peluncuran buku Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau di Jakarta, Senin (14/6/2021). Buku ini disusun berdasarkan pengalaman pengembangan Desa Wisata Hijau Bilebante, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek ISED meluncurkan Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau yang disusun berdasarkan pengalaman pengembangan Desa Wisata Hijau Bilebante, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/6/2021).

Buku panduan jilid kedua ini merupakan salah satu sumbangan pemikiran ISED untuk keberlanjutan implementasi proyek yang diharapkan dapat menjadi acuan pelengkap guna membantu pemangku kepentingan, khususnya di tingkat desa, untuk mewujudkan kemandirian desa melalui aktivitas pariwisata secara berkelanjutan.

Kualitas daya saing destinasi dan investasi pariwisata yang meningkat, menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam kontributor dalam penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan kualitas layanan infrastruktur.

Pariwisata merupakan sektor yang bersifat multidisiplin dan multisektor, sehingga pengembangannya membutuhkan dukungan dari banyak pemangku kepentingan.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Bima Menjadi Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Tidak terkecuali dalam pengembangan desa wisata, dukungan serta partisipasi dari pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dunia pendidikan, lembaga non-pemerintah, termasuk media sangat dibutuhkan.

Buku panduan ini disusun bersama dalam lingkup kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dan Jerman sebagai kontribusi kedua belah pihak dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di sektor pariwisata.

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas mengatakan, untuk menggerakkan sektor pariwisata, Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri.

Pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang dapat terlibat khususnya dari sektor swasta, praktisi, hingga masyarakat desa sendiri.

"Sehingga pengembangan desa wisata hijau dapat terlaksana secara holistik,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas.

Budi Tirtawisata, CEO Panorama Group mengatakan, kolaborasi yang dibangun merupakan kemitraan yang harus berjalan seimbang dan mengedepankan keuntungan bersama serta keberlanjutan.

Menurutnya, hal itu bisa dimulai dari pengembangan sumber daya manusia masyarakat, mengedepankan potensi lokal desa, pemenuhan fasilitas hingga pengembangan regulasi pariwisata desa tersebut.

Panduan Praktis: 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau jilid kedua ini memberikan panduan praktis langkah demi langkah, yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata.

Panduan ini juga dapat menjadi acuan pelengkap guna membantu pemangku kepentingan untuk membangun desa wisata hijau sejalan dengan kriteria penilaian Desa Wisata Berkelanjutan.

Baca juga: Melalui SDGs Desa, Halim Iskandar Optimis Pembangunan Lebih Terarah

Buku panduan ini merupakan kelanjutan dari buku serupa bagian pertama yang disusun pada 2016, yang menitikberatkan pada koordinasi dan kerja bersama antar Kementerian dan antara pusat dengan daerah, serta penyamaan wawasan dan cara pandang pembangunan desa wisata hijau atas dasar peran masing-masing pemangku kepentingan.

Penyusunan buku panduan ini dilatarbelakangi oleh kisah sukses pengembangan Desa Bilebante di Lombok, NTB. Desa wisata ini kini menjadi salah satu contoh pengembangan Desa Wisata Hijau yang inklusif.

Pengembangan Bilebante sebagai Desa Wisata Hijau dimulai dari impian masyarakat desa di tahun 2015 yang ingin memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Mitra yang mendukung implementasi proyek ISED ini antara lain Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov NTB serta kalangan dunia usaha, termasuk perhotelan dan kampus.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini