Baca tanpa iklan
KANTOR Berita British Broadcasting Corporation (BBC) baru-baru ini memberitakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama kembali menunda kunjungannya ke Indonesia. Tidak disebutkan secara jelas apa alasan penundaan kunjungannya.
Namun sejumlah media mengaitkannya dengan masalah tumpahan minyak di lepas pantai Louisiana yang merupakan salah satu bencana ekologi terbesar yang pernah terjadi di AS dalam beberapa puluh tahun terakhir.
Jauh-jauh hari, Robert Gibbs, Juru Bicara Gedung Putih seperti dikutip Kantor Berita Voice of America (VoA) menjelaskan, kunjungan Obama ke Indonesia dimaksudkan untuk memajukan hubungan dengan dunia Islam.
Kunjungan Obama ke Indonesia setidaknya menindaklanjuti pidatonya di depan kaum Muslim tahun 2009 lalu di Kairo, Mesir.
"Bagi saya pribadi, niat Obama untuk memajukan hubungan dengan dunia Islam, termasuk Indonesia patut kita sambut baik dengan tangan terbuka.
Apalagi sejauh ini AS selalu menilai negara-negara Islam anti-Barat dan antidemokrasi. Tapi tampaknya bagi AS, Indonesia digolongkan ke dalam negara-negara Islam moderat dan bisa dikatakan pro-Barat," katanya.
Lembaran sejarah tentu mencatat, selama ini kebijakan pemerintahan AS, termasuk juga pendekatan pendekatan yang dilakukan pemerintahan Obama sangat kurang berpihak kepada negara-negara Islam.
Kita tentu maklum, sebab kebijakan pemerintahan Obama selama ini tidak lepas dari pertarungan dua kelompok yang turut mempengaruhi pola pengambilan kebijakan di dalam perintahan Obama. Sebut saja, misalnya, dua kelompok itu adalah akomodasionis dan konfrontasionalis.
Fawaz A Gerges, profesor ilmu politik kelahiran Beirut, Lebanon, dalam karyanya: "America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests" menjelaskan, para penganut konfrontasionalis berpendapat bahwa kaum fundamentalis Islam nyaris sama dengan totalitarian komunis.
Bernard Lewis menyimpulkan sikap fundamentalis Islam dam proses pemilihan umum dengan kalimat "one man,one vote, once".
Gilles dan Lewis lebih jauh menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak selaras dengan fundamentalisme Islam maupun dengan Islam itu sendiri.
Amos Perlmutter, menilai wajah sejati Islam bukan hanya menolak demokrasi, tapi sepenuhnya membenci dan memusuhi seluruh budaya politik demokratis. Islam merupakan sebuah gerakan revolusioner yang agresif, sama militan dan kejamnya dengan gerakan Bolsehevik, Fasis, dan Nasi di masa lalu.
Aliran-aliran pemikiran seperti inilah yang kemudian mendorong pemerintah AS menyerang negara negara Islam di Timur Tengah. Dengan dalih ingin menegakkan demokrasi dan hak hak asasi manusia (HAM).
Namun demikian, sesungguhnya kebijakan kebijakan AS tidak melulu di monopoli oleh kelompok konfrontasionalis. Masih ada kelompok akomodasionis yang menolak deskripsi Islamis yang digambarkan para konfrontasionalis sebagai anti-Barat atau antidemokrasi. Mereka membedakan antara tindakan tindakan kelompok oposisi politik Islamis dengan minoritas ekstrimis yang cuma sedikit.
John Esposito dan Leon T Hadar, dua pelopor akomodasionis, berargumen bahwa sudah terlalu sering para akademisi, pemerintah, dan media menonjolkan tindakan-tindakan kelompok keras yang kecil-kecil dan mengecilkan peran gerakan gerakan nonpolitis maupun politis moderat.
Penganut paham akomodasionis yakin bahwa baik di masa lalu maupun sekarang, ancaman sebuah Islam yang monolitik selama ini adalah mitos Barat yang berulang kali, sebuah mitos yang jauh dari realitas sejarah muslim.
Paham akomodasionis mengajurkan AS agar tidak menentang penerapan hukum Islam atau aktivitas gerakan gerakan Islam, jika program program tersebut tidak mengancam kepentingan vital AS.
Gelombang Islamis yang dominan, menurut mereka mewakili suatu tantangan dan bukannya ancaman bagi AS dan sekutu sekutunya di Timur Tengah.
Terkait dengan kunjungan Obama inilah kita sesungguhnya berharap ada perupahan pola pikir dari kelompok kelompok yang selama ini menganggap negatif dunia Islam. Sehingga kebijakan kebijakan yang dijalankan pun bisa lebih akomodasionis.
Keberhasilan pemerintah menghabisi tokoh tokoh utama teroris yang mengatasnamakan doktrim Islam, setidaknya memberikan nilai positif di mata kelompok kelompok pembentuk opini di pemerintahan AS. Saya sepakat bahwa pertentangan antara negara-negara Muslim dengan AS lebih elok diselesaikan dengan jalan dialog bukan dengan kekerasan.(*)