Baca tanpa iklan
Maka, mengingat realisasi proyek hambalang melibatkan wewenang beberapa menteri, respons presiden atas kasus ini idealnya ditunjukan dengan memanggil dan meminta keterangan dari para menteri itu. Misalnya, dari Menpora dan Menteri Keuangan, Presiden bisa meminta penjelasan mengenai proses penganggaran Proyek Hambalang.
Dan, kalau benar Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui besaran anggaran proyek itu, Presiden tentunya harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya sudah terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang. Keterangan yang didapat presiden pun dapat membantu KPK menyelidiki kasus ini.
Bagaimana pun, misteri penganggaran proyek Hambalang memperburuk citra DPR dan pemerintah. Model kasus seperti penganggaran Proyek Hambalang yang serba misterius itu belum pernah terjadi dalam sejarah penganggaran proyek pembangunan di negara kita. Kalau presiden dan pimpinan DPR minimalis, kredibilitas DPR dan pemerintah bakal hancur karena rakyat akan menilai semangat mewujudkan good governance tak lebih dari pepesan kosong.