Surat Terbuka untuk Presiden SBY

Karena itu kami mendesak lembaga Anda untuk bertindak segera dan efektif untuk menyelesaikan semua kasus penghilangan paksa di Indonesia dan untuk memerangi impunitas bagi kejahatan-kejahatan. Tindakan tersebut harus mencakup:

Menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyelidiki penghilangan paksa 13 aktivis politik di tahun 1997 dan 98 dan, di mana ada bukti-bukti yang cukup, membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan dalam persidangan independen yang memenuhi standar internasional tentang keadilan, dan yang tidak memberlakukan hukuman mati.

Membentuk Pengadilan HAM ad hoc seperti yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI;Memberikan reparasi penuh dan efektif (termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan non-repetisi) bagi korban penghilangan paksa dan /atau keluarganya;

Membentuk penyelidikan independen, imparsial, dan efektif ke atas nasib dan keberadaan 13 aktivis politik yang hilang, dalam kerangka penyelidikan yang lebih luas kasus penghilangan paksa di Indonesia;Meratifikasi segera Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan mengakui kompetensi Komite untuk Penghilangan Paksa dalam menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama korban atau dari pihak negara-negara lain

Mengundang Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa (WGEID) untuk mengunjungi Indonesia, sesuai dengan permintaan mereka yang tertunda sejak tahun 2006, dan memastikan bahwa kunjungan dilakukan pada kesempatan pertama dan bahwa WGEID menikmati kerjasama penuh dan akses kepada instansi yang berwenang.

Kami berharap Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah tegas untuk memerangi impunitas di negeri ini dan menetapkan contoh penting pada perlindungan hak asasi manusia dan promosi di tingkat regional.

Hormat kami,

Sam Zarifi
Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik
International Commission of Jurists

Pollyanna Truscott
Wakil Direktur Program Asia Pasifik
Amnesty International

Souhayr Belhassen
Presiden
International Federation for Human Rights (FIDH)

Yap Swee Seng
Direktur Eksekutif
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)