Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden SBY terlalu disibukan karena urusan internal demokrat. SBY sebagai kepala pemerintahan terlalu banyak mengeluarkan energi untuk demokrat yang tak bermamfaat bagi bangsa ini terutama dalam hal penegakan hukum. SBY harus bubarkan Demokrat, terlebih apa bila Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum benar benar ditetapkan sebagai virus bangsa alias tersangka korupsi oleh KPK.
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan bahwa Pemohon yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang kemudian dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 12 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa pemerintah yang dimaksut adalah Jaksa Agung dan atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. karena itu kami mendesak Presiden untuk segera mengajukan permohonan pembubaran partai demokrat ke Mahkamah Kontitusi. SBY harus disadarkan sesadar sesadarnya bahwa obat bagi demokrat bukan upaya pengleseran Anas Urbanigrum sebagai ketua umum demokrat melainkan pembubaran partai demokrat.
Kita setuju koq kalo tangkap tikus, jangan bakar lumbungnya, tapi kan harus di sadari juga kalo dalam lumbung semua isinya tikus dan lumbung dijadikan tempat persembuyian dan pencucian uang para tikus berdasi tersebut, Ya tingkusnya harus ditangkap dan lumbungnya harus di bakar dong. Keterlibatan kasus korupsi Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Anggota Pembina DPP Demokrat Hartati Murdaya yang semuanya adalah para elit demokrat tersebut telah menunjukan kepada publik bahwa korupsi yang dilakukan oleh elit demoktrat itu bukan lagi oknum tapi sudah pemamfaatan organisasi kepartaian memalui perdagangan pengaruh untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum bahkan partai sudah dijadikan sarana pencucian uang. Terlebih bila Anas Urbaningrum resmi ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, maka sudah seharusnya KPK tangkap Koruptornya, Presiden Bubarkan Partainya.
Jakarta, 08 Februari 2013.
Hormat kami
Windu Wijaya
Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH)
TRIBUNNERS TERBARU