TRIBUNNERS - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Salah satunya adalah dugaan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan ikut menentukan arah suksesi kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Spekulasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali organisasi besar menggelar pergantian kepemimpinan, selalu muncul dugaan adanya campur tangan kekuasaan. Apalagi NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.

Namun jika dicermati secara lebih jernih, kecil kemungkinan Presiden Prabowo akan melakukan intervensi atau cawe-cawe dalam Muktamar NU mendatang.

Alasan pertama berkaitan dengan karakter kepemimpinan Prabowo sendiri.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo menunjukkan gaya politik yang cenderung merangkul semua pihak. Setelah kontestasi politik yang keras pada Pemilu 2024, ia memilih membangun komunikasi dengan berbagai kelompok dan kekuatan politik.

Pendekatan yang ditampilkan bukan pendekatan konfrontatif, melainkan pendekatan rekonsiliatif.

Baca juga: Fajar Baru Nahdlatul Ulama: Menguji Kiai Muda Berbasis Pesantren Progresif

Dalam banyak kesempatan, Prabowo terlihat lebih nyaman berperan sebagai pemersatu dibanding menjadi bagian dari pertarungan antar kelompok.

Ia berusaha menjaga komunikasi dengan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kelompok politik, hingga kalangan yang sebelumnya berada di luar barisan pendukungnya.

Karakter seperti ini membuat Prabowo cenderung menghindari keterlibatan dalam kontestasi internal organisasi masyarakat.

Sebab ketika seorang Presiden dianggap mendukung salah satu kelompok, pada saat yang sama ia berpotensi menciptakan jarak dengan kelompok lainnya.

Dalam konteks NU, menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen Nahdlatul Ulama tentu jauh lebih penting dibanding masuk ke dalam arena persaingan yang merupakan urusan internal organisasi.

Posisi sebagai pengayom bagi semua kelompok akan jauh lebih sesuai dengan gaya kepemimpinan yang selama ini diperlihatkan Prabowo.

Alasan kedua adalah karakter NU itu sendiri.

NU memiliki tradisi kemandirian yang sangat kuat. Sejak didirikan pada tahun 1926, organisasi ini telah melewati berbagai fase politik nasional, mulai dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.