Baca tanpa iklan
TRIBUNNERS - Bila kita membaca sekilas judul diatas, tentunya dalam benak kita timbul tanda tanya tentang keterkaitan antara bencana banjir bandang dan pilkada?
Namun bila dikaitkan, kedua hal tersebut dapat dikemas menjadi sebuah isu menarik yang menimbulkan berbagai respon dari khalayak ramai.
Di akhir Januari dan awal bulan Februari ini, kita disuguhkan berita duka di media massa, terkait bencana banjir bandang yang terjadi diberbagai daerah di pantai timur dan barat-selatan, Aceh.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Barat dan Kabupaten Pidie.
Banjir bandang yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan korban harta dan tempat tinggal dengan kerugian yang ditaksir hingga puluhan milyaran Rupiah.
Tentunya, kita tidak mengharapkan bencana ini terjadi menimpa kita.
Di sisi lain, peristiwa ini terjadi pada saat suhu politik mulai memanas menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh yang akan digelar.
Menjadi hal yang lumrah, bantuan dari berbagai pihak (termasuk Pemerintah Aceh) diartikulasikan sebagai salah satu strategi kampanye politik salah satu kandidat.
Bukan tanpa alasan, hal ini dilatarbelakangi bahwa Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, secara tegas menyatakan akan maju sebagai salah satu kandidat Cagub Aceh periode 2017-2022 mendatang.
Sehingga, rivalnya akan dengan mudah men-judge bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan tak lebih dari sekedar mencari simpati dari masyarakat.
Pun demikian, terlepas dari kepentingan politik pilkada, wajar kiranya diberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah atas responnya terhadap bencana tersebut dengan mengutus Kepala BPBA dan Kadis Sosial Aceh ke lokasi bencana, seperti di Kota Subulussalam dan Aceh Singkil.
Zaini Abdullah melalui Kepala BPBA, Said Rasul, merespon dengan melakukan verifikasi dampak bencana dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dan berjanji akan melakukan rehab dan membangun kembali fasilitas yang rusak pascabencana.
Semoga saja hal ini akan terwujud sehingga para korban bencana dapat terbantu meringankan beban akibat benaca banjir bandang tersebut.
Banjir bandang yang terjadi di berbagai daerah, seperti Kota Subulussalam dan Aceh Singkil merupakan daerah rawan banjir dimusim penghujan dan kerap terjadi dilokasi yang sama dan menjadi daerah langganan banjir. T
Tampaknya persoalan banjir tersebut harus diatasi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga tidak terjadi lagi bencana yang sama.
Dibutuhkan sebuah blue print terkait penanganan daerah rawan bencana di berbagai kabupaten atau kota di Aceh yang dapat segera diterapkan. Sehingga, bencana banjir bandang ini merupakan yang terakhir kalinya yang terjadi di Aceh.
Namun menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah Pemerintah Aceh siap mewujudkan blue print tersebut pada saat konfigurasi politik yang sedang berkecamuk di ujung tanduk kekuasaannya?
Apakah bencana masih akan terjadi di tahun-tahun mendatang, sehingga kita harus selalu siaga dan rela kehilangan harta bahkan nyawa sanak dan keluarga kita akibat banjir bandang?
Atau, ini menjadi sebuah kesempatan yang mumpuni bagi para kandidat cagub dan cawagub Aceh untuk menarik simpati dari masyarakat dengan membuat suatu tindakan nyata sebagai upaya penanggulangan bencana banjir.
Dengan menjadikan sebuah pilot project daerah rawan bencana sebagai ‘mesin’ penarik simpati dan empati dari masyarakat Aceh untuk meraup suara pada pemilihan nantinya. Kita lihat saja nanti!