Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Gerinda
TRIBUNNERS - Sungguh pemandangan yang tidak Pantas jika pilihan ribuan guru dari seluruh Indonesia yang berstatus honorer melakukan aksi tagih janji Joko Widodo yang berkomitmen akan kenaikan status mereka menjadi guru berstatus PNS.
Jumlah guru honorer saat ini mencapai kurang lebih 1,1juta guru.
Hingga saat ini penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat tidak manusiawi dari sisi pendapatan serta status kepegawaian mereka.
Dari catatan Partai Gerindra guru honor digaji hanya 150.000 sd 300.000 Rupiah, jauh dibawah gaji tenaga asisten rumah tangga.
Ini keterlaluan, dan jika dibiarkan tidak akan pernah Indonesia menghasilkan SDM yang bisa bersaing dengan negara lainnya.
Selain gaji yang duterima setiap bulan tidak sepandan bagi guru honor, mereka juga tidak memiliki tunjangan hari tua dan kesehatan.
Padahal kebutuhan dana yang harus di alokasikan di APBN untuk gaji pegawai negeri seandainya 1,1 juta guru honor menjadi PNS hanya 19,5 trilyun Rupiah pertahunnya dengan asumsi guru honorer diangkat menjadi PNS golongan 1C.
Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar ratusan trilyun Rupiah tiap tahunnya di APBN.
Serta sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran projek hura-hura seperti iklan disetiap kementerian yang seharusnya tidak begitu penting.
Apalagi dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi BBM yang katanya dialokasikan untuk bangun infrastrutur, kecil sekali alokasi untuk gaji guru honorer jika diangkat menjadi PNS.
Percuma saja kalau salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diperhatikan, yaitu para guru.
Kalau Joko Widodo tidak propada mutu pendidikan nasional, hal itu akan menciptakan bangsa kuli yang akan datang.
Karena itu Partai Gerindra mendesak Joko Widodo agar menepati janjinya untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.
Partai Gerindra juga memohon agar keiklasan para guru honorer untuk tetap mengajar dengan baik anak didiknya dan jangan mogok.
Karena hal itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ngajar mengajar disekolah
Partai Gerindra melalui DPR akan memanggil Menteri Penyidikan serta Menteri PAN untuk menjelaskan terkait tidak diangkat 1,1 juta guru honor menjadi PNS.
Serta meminta kedua menteri tersebut untuk menganggarkan alokasi dana APBN untuk gaji guru honor yang diangkat menjadi PNS
Jika Joko Widodo tetap tidak menepati janji untuk mengangkat guru honor menjadi PNS, Partai Gerindra yang kadernya banyak menduduki jabatan sebagai kepala daerah maupun menjadi anggota DPRD agar dalam APBD perubahan mengajukan anggaran untuk kenaikaan besaran honor bagi guru honorer setingkat dengan PNS golongan 1 C yaitu 1,4juta Rupiah.
Hal ini semata dilakukan Partai Gerindra untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia khususnya pembangunan SDM yang berkualitas.
Dengan demikian sekalipun Joko Widodo tidak menepati janjinya untuk mengangkat status guru honorer menjadi PNS diseluruh Indonesia, namun tingkat kesejahteraan para guru honorer bisa meningkat.