Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Fraksi Nasdem
TRIBUNNERS - Sebagai provinsi yang bertetangga langsung dengan Jakarta, Banten ternyata masih minim dukungan program perlindungan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP dan PA).
Kondisi memprihatinkan ini disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPR Komisi Sosial, Tri Murny dalam rapat kerja dengan Menteri PP dan PA, Yohana Yambise, Senin, 22 Februari 2016, di Kompleks DPR RI.
Tri Murny mengingatkan Menteri Yohanna bahwa Provinsi Banten masih dikategorikan tinggi dalam hal kekerasan terhadap anak.
Dia mengingatkan bahwa data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada September 2015 menyebutkan bahwa Banten menempati urutan ke 13 dari 34 provinsi tertinggi kejahatan terhadap anak.
Legislator Dapil Banten ini juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya di Banten.
Merujuk data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten per-September 2015 menerima 150 kasus kekerasan terhadap anak dan tidak lebih dari 15 yang diselesaikan.
Dengan demikian dalam setahun tidak lebih dari 10 persen kasus kekerasan anak yang berhasil ditangani.
"Yang saya ketahui di dapil saya banten I, belum pernah mendengar terkait adanya kegiatan pemertaan program penguatan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa terpadu yang berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan pada tokoh agama dan masyarakat,” ujar Tri Murny
Dia membandingkan anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar 74 Milyar untuk perlindungan anak dan perlindungan perempuan dengan kenyataan bahwa hampir 45 orang anak diberitakan mengalami kekerasan.
Hal ini menurutnya sangat masih kurang dan belum dapat mendanai program-program perlindungan anak dan perempuan yang variatif dan meluas.
Tri menekankan bahwa Provinsi Banten sangat serius untuk menjadi kota ramah anak.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat demi menjadikan Banten sebagai kota ramah anak.
Untuk itu dia meminta Menteri Johana Sambise untuk mendukung program dan pendanaan yang diperlukan di provinsi yang diwakilinya tersebut.
Dia berharap pada 2016 ini menteri akan memeratakan dukungan program dan pendanaan untuk perlindungan anak dan perempuan termasuk ke Banten.