Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : La Ode Arwah Rahman, Staf Pengajar STAIN Parepare
TRIBUNNERS -Layaknya pembicaraan lain seputar kedisiplinan pegawai, apel pagi adalah satu dari sekian aktivitas pemerintahan yang terbudayakan dan jamak dilakukan serta terkesan tak perlu lagi dipertanyakan.
Pemahaman seperti ini adalah sah-sah saja, apalagi bagi mereka penganut dan pencinta formalisme yang mengharapkan segala sesuatunya berjalan seperti adanya, tanpa perlu lagi mempertanyakan efektif tidaknya aktivitas-aktivitas yang sudah terpola sedemikian rupa itu.
Lebih awal ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud menyalahkan praktik apel pagi model berbaris, namun lebih mencoba mendiskripsikan tantangan-tantangan terkini dan pentingnya memahami budaya pemerintahan yang lebih terkesan strukturalis tersebut secara komprehensif.
Faktanya, apel pagi bukanlah sekadar konsep sederhana sebagaimana dipahami selama ini, dan bukan sekadar kegiatan rutin harian seorang pegawai untuk kemudian disebut sebagai pegawai rajin dan berkinerja, lalu diberi reward tanpa mempertanyakan lebih jauh kontribusi real mereka terhadap kemajuan organisasi.
Idealnya, konsep apel pagi harus dijalankan dalam tiga perspektif sekaligus, yakni sebagai tanggung jawab terhadap layanan publik, penyebab, penggerak, dan tanggung jawab atas kewajiban.
Itulah tiga dimensi yang saling melengkapi sehingga praktik apel pagi pantas menjadi kebijakan yang terus didorongkan oleh seluruh institusi pemerintah, dan menjadi kebutuhan yang dirindukan oleh setiap pegawai.
Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan apel pagi banyak mengalami tantangan-tantangan dalam implementasinya.
Nyaris semua SKPD dan institusi pemerintahan melaporkan sulitnya menggerakkan pegawai untuk secara sukarela mengikuti apel pagi.
Berbagai kebijakan pun dilakukan untuk mengoptimalkannya, termasuk memberi reward kepada yang rajin, namun praktiknya tetap saja tak menjadikan kegiatan apel pagi sebagai prioritas utama semua pegawai saat pagi hari.
Jadinya, apel pagi sekadar perkara formalistis dan dilakukan untuk sekadar menggugurkan kewajiban.
Berisi laporan pemimpin apel kepada pembina apel, penyampaian beberapa informasi yang kadang tidak terlalu susbstantif dan kerap berulang karena informasi tersebut juga kadang disampaikan melalui surat, SMS dan media lain, doa dan lalu bubar. Sekadar itu.
Bagi mereka penganut formalisme apa yang dipaparkan ini mungkin terkesan berlebihan.
Karena bagi mereka, substansi utamanya adalah apakah ketentuan dan aturan-aturan yang ada telah berjalan dan dipatuhi atau tidak.
Persoalan apakah kepatuhan yang dihasilkan semu atau asli, itu tak jadi soal, dan pemikiran yang bersifat keluar dari kelaziman terhadap praktik klasik institusi, akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan mungkin dipahami sebagai sebuah kesalahan.