Baca tanpa iklan
Sebenarnya hal itu bukan menjadi masalah besar jika pihak Kementerian mengetahui betapa tercemarnya hasil laut yang diperoleh di tepi laut akibat limbah sungai, maka pihaknya wajib memberikan kebijakan terhadap nelayan, atau memberikan sosialisasi terkait hal tersebut.
Selain memberikan kebijakan kepada nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus memberikan perlindungan wilayah penangkapan nelayan berskala kecil.
Dalam hal mata pencarian nelayan, kebijakan Pemprov untuk membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta juga akan memudahkan nelayan untuk melaut.
Karena radius 100 meter di setiap pulau akan dijadikan pantai publik, dan akan dibuatkan jalur khusus nelayan untuk melaut.
Dalam hal pencemaran Teluk Jakarta Pemprov DKI yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan juga Kementerian terkait, saat ini sepakat melakukan reklamasi guna merevitalisasi kawasan Teluk Jakarta.
Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui kawasan yang selama ini tercemar selama ini.
Sebelumnya langkah-langkah untuk memperbaiki kawasan Teluk Jakarta sudah dilakukan demi mengurangi pencemaran laut, sungai-sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, sudah dinormalisasi untuk meminimalisir limbah.
Adanya berbagai permasalahan yang terjadi di Teluk Jakarta, terutama pencemaran air dan biota laut, seharusnya menjadi sebuah dorongan bagi seluruh elemen masyarkat untuk mendesak Pemerintah Provinsi DKI untuk segera merealisasikan rencana merevitalisasi kawasan teluk Jakarta.
Jika hal itu dapat dilaksanakan dan dikelola dengan bijaksana, nantinya nelayan akan lebih mudah mencari ikan dan hasil tangkapannya pun layak dikonsumsi.
Langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengembalikan kawasan Teluk Jakarta menjadi kawasan yang lebih baik dan bersih, jangan dianggap sebagai mematikan mata pencarian nelayan.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tangkapan nelayan, baik untuk nelayan kecil maupun nelayan bersekla besar.