Ditulis oleh : APMPS – Jakarta
TRIBUNNERS - Keputusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Keadilan Sejahtera yang memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS, adalah suatu langkah yang mematikan daya kritis dan fungsi-fungsi demokrasi di Indonesia.
Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Sumbawa-Jakarta (APMPS – Jakarta), Suparman mengatakan, “Fahri Hamzah korban oligarkisme dan feodalisme partai yang mau merapat ke pemerintahan,” Rabu (6/04/2016).
Menurutnya selama ini Fahri Hamzah, adalah sosok yang konsisten, berani, cerdas, dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Ia menduga karena alasan itulah Fahri dilengserkan.
“Fahri Hamzah konsinten, berani, cerdas dan sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro-wong kecil. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah harus disingkirkan dari kursi Wakil Ketua DPR RI," katanya.
"Partai Keadilan Sejahtera itu partai ideologisme dan dakwah, tetapi sedang dipimpin manusia pragmatisme,” tuturnya.
Oleh karena itu masyarakat Pulau Sumbawa menurutnya berharap agar Fahri Hamzah tetap menjadi Wakil Ketua DPR RI sampai masa jabatannya berakhir.
"Untuk membela kepentingan rakyat kecil dan melawan kezhaliman di muka bumi ini," tutupnya.