Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Ilham Zulfahmi, Dosen Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim
TRIBUNNERS - Provinsi Aceh merupakan provinsi yang dianugerahi potensi perikanan dan kelautan yang melimpah.
Aceh memiliki panjang garis pantai 1660 km dengan luas wilayah laut 295.370 km2 yang terdiri dari 56.563 km2 daerah laut teritorial dan kepulauan serta 238.807 km2 yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Produksi perikanan laut aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2014 produksi perikanan laut mencapai 154.487,40 ton, meningkat 8 % dari sebelumnya 145.883,6 ton pada tahun 2012.
Nilai produksi perikanan laut aceh pada tahun 2014 mencapai 2.9 Triliun rupiah (Aceh Dalam Angka, 2015). Diperkirakan potensi lestari perikanan laut aceh mencapai lebih dari 200.000 ton pertahun
Peningkatan produksi perikanan laut ini juga diiringi dengan peningkatan armada tangkap dan jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
Jumlah armada tangkap pada tahun 2014 mencapai 17.414 armada.
Armada tangkap terbesar merupakan kapal motor dengan ukuran lebih kecil dari 5 GT (6.768 unit), sedangkan untuk kapal motor dengan ukuran lebih besar 30 GT mencapai 244 unit (Statistik perikanan tangkap Aceh, 2014).
Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada tahun 2014 mencapai 70.864 jiwa meningkat dari sebelumnya 64.466 jiwa pada tahun 2012.
Kondisi kesejahteraan nelayan Aceh
Besarnya potensi perikanan laut dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan Aceh.
Walaupun sampai saat ini belum ada data yang akurat mengenai profil penduduk miskin aceh, termasuk didalamnya data kemiskinan nelayan Aceh, akan tetapi jika dikaitkan dengan prosentase jumlah penduduk miskin Aceh yang mencapai 17,11 % (diatas rata-rata nasional) maka diduga kuat sebagai besar masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai nelayan masih belum mencapai kondisi yang sejahtera.
Tidak adanya data kemiskinan nelayan seyogyanya akan mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.
Tanpa adanya instrumen pengukuran kemiskinan nelayan secara reguler, maka sulit untuk mengukur keberhasilan program pembangunan perikanan.