Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senin (4/9/2017) siang, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pada Raker kali ini, Komisi XI dan Menteri Keuangan membahas tema Evaluasi Utang Negara.
Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI per tanggal 31 Juli 2017 adalah sebesar Rp 3.779,98 Triliun.
Angka tersebut berasal dari Surat Berharga Negara sebesar Rp3.045,00 Triliun dan Pinjaman sebesar Rp734,98 Triliun.
Sedangkan, proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi PDB APBN 2017, rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB adalah sebesar 28,1%.
Dalam 3 tahun kepemimpinan Jokowi, utang Indonesia bertambah sebanyak kurang lebih Rp 1.000 T dengan angka debt to GDP rasio meningkat dari 25% menjadi 28,1%.
Padahal dulu saat kampanye pilpres, Jokowi menyampaikan tidak akan menambah utang luar negeri baru, melainkan memaksimalkan APBN yang berasal dari penerimaan negara, bahkan hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.
Dalam raker kali ini, politisi asal Sumatera Barat, Refrizal menyampaikan bahwa hal yang wajar bila sebuah rumah tangga negara menggunakan utang dalam pembangunannya. Namun, penggunaan utang harus terukur dan terencana.
“Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, jangan sampai utang yang kita lakukan sekarang bermasalah dikemudian hari. Untuk itu adalah sebuah keniscayaan memastikan bahwa utang yang kita lakukan saat ini adalah utang produktif yang mengandung aspek ekonomi,” kata politisi asal PKS ini.
Refrizal menegaskan jangan sampai utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, malah menjadi beban generasi mendatang.
Seperti pembangunan dermaga atau pelabuhan yang ternyata tidak tepat sasaran, begitu diresmikan ternyata pelabuhan tersebut tidak digunakan karena tidak tepat sasaran.
“Dibeberapa daerah Sumatera, saya menyaksikan banyak dermaga yang dibangun dengan APBN tetapi malah tidak digunakan karena pertimbangan pembangunan yang tidak tepat” pungkas anggota DPR Komisi XI ini.
Kemampuan Membayar Utang
Aspek penting yang juga menjadi sorotan adalah besarnya utang yang ditanggung oleh negara.