Baca tanpa iklan
Siaran Pers Inovasi
TRIBUNNEWS.COM, NTT - Tingginya persentase siswa yang berangkat ke sekolah tidak sarapan terlebih dahulu, disinyalir menjadi salah satu kendala besar kualitas siswa di Sumba Tengah.
Ini terungkap dalam pertemuan konsultasi publik hasil analisis APBD fungsi pendidikan Sumba Tengah yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah, 20 Juli 2018.
Baca: Titik Api Padam, Kabut Asap di Riau Hilang
Menurut Wakil Bupati Sumba Tengah, Umbu Dondu, banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak sarapan lebih dahulu. Akibatnya mereka tidak bisa konsentrasi penuh dan kurang dalam menyerap pelajaran yang disampaikan guru di kelas dan akhirnya kualitas mereka menjadi berkurang.
Padahal alokasi dana pendidikan dalam APBD Sumba Tengah cukup tinggi. Dari total APBD 589 milyar tahun ini, 120 milyar lebih dialokasikan untuk pendidikan.
Namun, menurut wabup, besarnya alokasi pendanaan tidak akan bisa menampakkan hasil memuaskan jika penerima layanannya yaitu siswa tidak mendukung terciptanya kondisi yang memungkinkan menerima pembelajaran.
“Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap siswa,” ujarnya.
Besarnya siswa yang tidak sarapan ini dipertegas oleh Kristopel, Ketua Komite SMP di Sumba Tengah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca: Kini Sudah Besar, Baim Cilik Masih Terlihat Menggemaskan
Ia menyatakan bahwa persentasenya bahkan bisa mencapai diatas 75%. Selain tidak sarapan, sebagian besar juga tidak diberikan uang saku untuk makan atau jajan.
“Kesadaran orang tua terhadap pendidikan masih belum tinggi. Mereka juga jarang membantu siswa mengerjakan PR dan tidak memberikan gizi secukupnya agar siswa bisa bertumbuh kembang dan mampu menyerap pembelajaran lebih baik. Bagaimana mereka menyerap pembelajaran dengan baik, kalau mereka lemas dan tidak bersemangat karena belum sarapan,” ujarnya.
Ditambah dengan masalah lain seperti tingkat absensi siswa yang tinggi, banyaknya guru yang tidak terlatih dan masih lulusan SMA, tingginya persentase anak yang tidak sarapan pagi disinyalir berkontribusi menjadi salah satu sebab juga rendahnya persentase siswa yang layak naik kelas di daerah tersebut.
“Berdasarkan penelitian dengan menggunakan instrument EGRA yang dilakukan program ACDP tahun 2016, hanya 23 % siswa kelas dua yang layak naik kelas tiga, selebihnya 77 persennya sebenarnya belum layak,” ungkap Hironimus Sugi, Provincial Manager INOVASI di Sumba dalam paparan Konsultasi Publik tersebut.
Mereka dianggap tidak layak naik kelas karena kemampuan membaca siswa kelas awal tersebut sebenarnya masih kurang. Seperti diketahui, hasil penelitian ACDP pada tahun 2016 yang dilakukan di daerah Sumba, kurang lebih 30% siswa kelas dua pada akhir tahun yang bisa membaca sesuai yang diharapkan untuk tingkatan kelas dua. Kebanyakan siswa yang diteliti belum mengenal huruf.
Selain peran orang tua yang kurang dalam menstimulasi dan memfasilitasi belajar anak -menurut Wakil Bupati Sumba Tengah, tingkat literasi yang rendah juga disebabkan oleh jarangnya buku-buku khusus yang mengajarkan membaca huruf pada siswa.