Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konon salah satu cara Joko Driyono agar pemberantasan match fixing dihentikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri adalah dengan menyelenggarakan Piala Presiden 2019, meski itu dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa persiapan memadai.
Jokdri, panggilan akrab Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), itu coba tampil dengan “wajah baru”. Namun faktanya, langkah satgas justru makin kencang.
Rabu (30/1/2019), misalnya, satgas menggeledah kantor PSSI dan menyita catatan transaksi keuangan PSSI periode 2017-2018.
Bahkan, satgas kemudian menyegel kantor PT Liga Indonesia yang pernah dipimpin Jokdri, Kamis (31/1/2019) malam dan kemudian menggeledahnya keesokan harinya.
Baca: Satgas Antimafia Bola Amankan Beberapa Dokumen di Kantor Liga Indonesia
Polri sepertinya sudah mengetahui niat "ada udang di balik batu" Jokdri untuk mencari pintu selamat dari kemelut match fixing (skandal pengaturan skor pertandingan) yang membelitnya.
“Kita apresiasi langkah satgas yang makin kencang. Yakinlah, satgas tak akan berhenti sampai pemberantasan match fixing telah benar-benar tuntas sampai ke aktor intelektualnya,” ungkap Komisioner Bidang Hukum Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Erwin Mahyudin, Senin (4/2/2019) dalam keterangannya.
KPSN adalah pihak yang menginisiasi pemberantasan match fixing yang mulai bergerak bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak turunnya Sprin/4976/X/2018/Bareskrim tertanggal 29 Oktober 2018, dan kemudian diperkuat Polri dengan membentuk Satgas Antimafia Bola pada 22 Desember 2018.
Pasca-mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI dalam Kongres PSSI di Bali, Minggu (20/1/ 2019), apalagi setelah dibahas khusus dalam program “Mata Najwa” di Trans TV, Rabu (23/1/2019), sejumlah orang berniat maju menjadi calon Ketua Umum PSSI, termasuk Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019.
Menanggapi munculnya Erick, Erwin Mahyudin berkomentar singkat. “Mas Erick sebaiknya fokus pada tugas yang sudah diamanahkan Presiden Jokowi. Mari kita jaga bersama marwah Presiden dengan sikap konsisten,” ujanya.
Seperti diberitakan, Satgas Antimafia Bola terus mengusut kasus match fixing di Liga Indonesia. Satgas telah menggeledah kantor PSSI dan menyita sejumlah bukti transaksi keuangan PSSI pada 2017 hingga 2018 atau saat PSSI dipimpin Edy Rahmayadi.
Dalam dokumen yang disita terdapat sejumlah informasi tentang pengaturan pertandingan Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.
Satgas juga telah memeriksa Jokdri dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI sebagai saksi, bahkan satgas kemudian menyegel dan menggeledah kantor Jokdri di Rasuna Office Park, Kuningan, Jakarta Selatan.
Satgas menemukan berkas yang sudah dihancurkan dengan mesin. Penyegelan dan penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan match fixing atas laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.
Selain kantor PT Liga Indonesia, satgas juga menggeledah kantor PT Gelora Trisula Semesta (GTS) di Menara Rajawali, Mega Kuningan, Jaksel.
"Kegiatan penggeledahan oleh satgas di dua lokasi, yakni PT LI dan PT GTS,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono, Jumat (1/2/2019).
Sejauh ini Satgas Antimafia Bola telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka match fixing, termasuk Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Tengah yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, dan anggota Komite Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih.