News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Sistem OSS Dikhawatirkan Tidak Akan Berjalan Efektif di Daerah

Editor: Ferdinand Waskita
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1/2019). Presiden menyoroti tantangan berikutnya adalah mengintegrasikan kecepatan perizinan di pusat ke daerah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengkritisi program perijinan usaha Sistem Online Single Submission (OSS) yang baru dibuat pemerintah.

Pelaksanaan OSS dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif terutama di daerah.

“Sistem ini tidak akan terlihat efektif dalam waktu dekat. Hambatan dalam pengurusan ijin investasi di daerah masih akan tetap terjadi sepanjang tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh dalam penerapannya oleh pusat hingga pemerintah daerah,” kata Nasril Bahar dalam keterangan tertulis, Rabu (6/2/2019).

Politikus PAN itu menilai Sistem OSS baru sebatas pelimpahan kewenangan pengurusan perijinan yangsebelumnya di bawah Menkoperekonomian kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM.

“Sistem OSS ini akan menjadi masalah apabila daerah belum melaksanakan sistem perijinan satu atap. Beberapa daerah atau provinsi ada yang belum melaksanakan sistem perijinan satu atap. Ini tetap saja akan menghambat pengurusan perijinan,” ujarnya.

Nasril mengatakan sistem OSS juga akan mandul apabila BKPM tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten.

Sistem ini hanya akan berjalan efektif untuk pengurusan ijin investasi yang proyeknya berada dan terkait langsung dengan Kementerian dan Lembaga Negara saja.

“Investasi swasta yang tidak terkait lembaga pemerintah bisa jadi malah semakin sulit. Kita berharap sistem OSS ini bisa membuat pengurusan perijinan lebih baik dibandingkan sewaktu perijinan masih diurus oleh Menkoperekonomian. BKPM sebagai otoritas terkait harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai level kabupaten apabila ingin sistem ini berjalan baik,” sarannya.

Baca: Online Single Submission Belum Berdampak, Menteri Darmin Sebut Realisasi Investasi Itu Butuh Waktu

Baca: Permudah Urus Izin Usaha, Pengembang Jakarta Dukung Penuh Program Online Single Submission

Nasril mengingatkan baik buruknya penerapan sistem OSS akan sangat memengaruhi citra BKPM sebagai garda terdepan dalam pengurusan masalah investasi di Indonesia.

“Kita harapkan BKPM tidak mengecewakan. Iklim investasi di dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidak sistem OSS ini. Jika pengusaha masih banyak mengeluh tentang program ini, berarti sistem OSS yang digembar-gemborkan pemerintah percuma saja,” katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini