Baca tanpa iklan
Ikhlaskah Megawati menyerahkan tampuk kekuasaannya ke sosok-sosok muda, misalnya Presiden Joko Widodo (57)? Bila pada Pilpres 2014 ia rela menyerahkan kursi calon presiden kepada Jokowi, kenapa tidak?
Bahkan Jokowi merupakan sosok yang saat ini kansnya paling besar untuk menggantikan Megawati. Selain sudah teruji sebagai kader militan dan loyal, Jokowi juga sudah teruji kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta kemudian Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya Presiden RI.
Mungkin demi memberikan “karpet merah” kepada Jokowi itulah maka Kongres PDIP dipercepat menjadi sebelum pelantikan Presiden RI. Mungkin bargaining power dan bargaining position PDIP akan lebih kuat bila kongres digelar sebelum pelantikan Presiden RI.
"Ruh" dan "Suh"
Bila benar, maka PDIP perlu mendapuk Puan Maharani, putri Megawati yang kini menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai Wakil Ketua Umum PDIP atau Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PDIP mengingat kesibukan Jokowi sebagai Presiden RI, tentunya dengan job description yang sudah disepakati bersama.
Ada apa dengan Puan? Pertama, agar PDIP tidak lepas dari trah Bung Karno. Diakui atau tidak, kebesaran PDIP selama ini tak bisa dilepaskan dari nama besar Bung Karno, bahkan ajaran Bung Karno seperti Marhaenisme menjadi “ruh” partai berlambang kepala banteng ini. Puan sebagai cucu biologis Bung Karno, dan Jokowi sebagai anak atau cucu ideologis Bung Karno, dapat bersinergi.
Kedua, jabatan Wakil atau Plh Ketua Umum PDIP akan menjadi kawah Candradimuka bagi Puan. Selama ini Puan memang sudah menjalani kaderisasi sebagai salah satu Ketua DPP, akan tetapi itu saja tidak cukup.
Dia perlu tampil sebagai pengambil keputusan atau decision maker yang independen, jauh dari bayang-bayang sang ibu. Megawati cukup menjadi king maker atau bahkan guru bangsa saja. Ihwal king maker ini sudah dibuktikan Megawati saat menunjuk Jokowi sebagai capres pada 2014.
Lihatlah tokoh-tokoh politik seangkatan Megawati, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Akbar Tandjung, Agung Laksono, hingga Amien Rais dan sebagainya yang sudah menyerahkan tongkat estafet kepada sosok-sosok muda untuk tampil ke depan.
Ketiga, jabatan Wakil atau Plh Ketua Umum PDIP akan menjadi test case bagi Puan apakah ia layak maju sebagai capres atau cawapres pada 2024 atau tidak.
Di tengah isu bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi pendukung Jokowi, nama Puan mulai disandingkan dengan AHY untuk Pilpres 2024.
Dengan menjadi Wakil atau Plh Ketua Umum PDIP, nama Puan akan lebih banyak terpublikasi, apalagi bila nanti kembali menjadi menteri, sehingga elektabilitasnya pun akan lebih terkerek.
Kita tahu, pemilihan KH Maruf Amin (76) sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilpres 2019 adalah untuk lebih mengakomodasi kepentingan PDIP.
Dari sisi usia, nyaris tak mungkin Kiai Maruf akan maju sebagai capres pada 2024 ketika Jokowi sudah tidak berhak maju lagi. Di sinilah peluang PDIP mengajukan capres sangat terbuka.