Baca tanpa iklan
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode ini menjadi inisiatif DPR.
RUU Revisi UU KPK berpotensi mengancam melumpuhkan eksistensi dan kewenangan KPK karena RUU Revisi UU KPK tersebut meniadakan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, terbentuknya lembaga inkonstitusional yaitu Dewan Pengawas KPK, penambahan wewenang untuk menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), dan status pegawai KPK.
Pada saat ini, KPK berhasil membongkar kasus-kasus korupsi karena adanya kewenangan penyadapan, dan jika KPK harus mendapatkan izin penyadapan dari Dewan Pengawas KPK, maka berpotensi ada intervensi dan penyalahgunaan persetujuan penyadapan tersebut.
Kemudian KPK secara konstitusional merupakan lembaga negara independen, oleh karena itu KPK harus diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen pegawainya secara independen termasuk rekrutmen penyidik dan penuntutnya sendiri.
KPK merupakan lembaga negara independen dan tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial.
Ratio legis UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 secara jelas menegaskan bahwa kelahiran lembaga KPK merupakan trigger mechanism untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dan sampai saat ini, konsep trigger mechanism masih diperlukan di Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Oleh karena itu, KPK mempunyai wewenang yang unik yaitu sebagai penyidik dan penuntut, dan tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan SP3.
Trigger mechanism lahir dari asas korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
“Bola panas” RUU Revisi UU KPK tersebut berada di tangan Presiden Joko Widodo.
Pada saat kampanye Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo berjanji untuk memperkuat KPK.
Presiden Joko Widodo harus membuktikan janjinya tersebut.
Oleh karena itu kami, menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Menolak RUU Revisi KPK;
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak mengeluarkan Surat Presiden menyetujui pembahasan RUU Revisi UU KPK;
4. Mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak RUU Revisi UU KPK;
3. Mengembalikan RUU Revisi KPK kepada DPR;
Demikian Pernyataan Alumni YLBHI-LBH.
Jakarta, 9 September 2019.
Yang Bertandatangan Para Alumni YLBHI-LBH:
1. Hermawanto
2. Uli Parulian Sihombing
3. Alvon Kurnia Palma;
4. Deddy Prihambudi
5. M. Hasbi Abdullah/X LBH Mks
6. Abd. Thalib/ X LBH Mks
7. Abd. Azis/ X LBH Mks
8. Dadang Trisasongko
9. Muji Kartika Rahayu;
10. Johari Effendi
11. Nurkholis Hidayat
12. Abdul Fickar Hadjar
13. Aad Irwandi Lubis
14. Abdul Haris
15. Dede Nurdin Sadat
16. Vino Oktavia
17. Siti Aminah
18. Melani
19. Ema Husain
20. Iskandar Sonhadji
2I. Fathi Hanif
22. Sukarman
23. Puspo Adji
24. Boedhi Widjarjo
25. Dindin S.Maolani