Baca tanpa iklan
Oleh: Rudi S Kamri
TRIBUNNEWS.COM - "Saya diminta Bapak Presiden untuk membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo Subianto di depan media usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Deg jantung saya. Saya tidak tahu drama model apa yang sedang dimainkan Presiden Jokowi. Secara jujur saya tidak setuju dengan gaya audisi menteri ala infotainment ini.
Pasti akan ada "korban". Benar saja, belum dua jam tulisan saya tentang hal itu diposting, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang cantik jelita itu sudah jadi "korban".
Meskipun orang Istana mengatakan itu bukan kesalahan Presiden Jokowi, tapi tetap saja hasilnya ada orang yang dipermalukan.
Kekagetan saya bertambah klimaks saat sore hari melihat Prabowo bersedia menurunkan derajatnya sebagai mantan calon presiden (capres), terjun bebas mau menjadi menteri di bidang pertahanan.
Kepada seorang teman saya berujar, "Percuma negara menghabiskan dana Rp 25,59 triliun untuk Pemilu 2019 kalau hasil akhirnya hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan.
Suara rakyat dibuang percuma untuk sebuah tontonan sinetron politik yang tidak mendidik."
Saya protes keras. Tapi protes saya hanya bergaung di ruang hampa.
Sekali lagi saya hanya rakyat biasa yang tidak punya akses untuk mengambil keputusan negara. Konsekuensi dari sebuah proses demokrasi, ya seperti ini.
Saat sudah terpilih, seorang Presiden bisa mengambil keputusan apa pun berdasarkan pertimbangan hak prerogatifnya. Rakyat seperti saya hanya bisa "ndlongop" alias melongo saja.
Saya menduga keras, masuknya Prabowo ke dalam koalisi pendukung Jokowi pasti atas masukan dan dorongan dari pimpinan tertinggi PDIP.
Saya menduga keras hal ini ada kaitannya dengan agenda Pilpres 2024 dalam rangka menggalang koalisi PDIP-Partai Gerindra untuk menghadang laju Partai Nasdem yang ada indikasi berjalan seenaknya sendiri.
Dalam jangka pendek, kehadiran Prabowo dalam kabinet Jokowi bisa juga digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan Presiden Jokowi saat menjalankan roda pemerintahannya.
Mungkin si ibu besar melihat ada indikasi kuat pada periode kedua ini Presiden Jokowi dalam menjalankan kebijakan strategisnya akan berusaha lepas dari cengkeraman partai- partai koalisi. Apakah dugaan saya benar? Time will tell us.