Baca tanpa iklan
Oleh: Karyudi Sutajah Putra
TRIBUNNEWS.COM - "Integritas", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.
"Integritas" kini menjadi senjata pamungkas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.
Betapa tidak?
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (24/2/2020), Yasonna menyatakan tak akan mempertaruhkan integritasnya hanya karena masalah mantan calon anggota legislatif Harun Masiku, yang informasi keberadaannya sempat simpang-siur, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, 8 Januari 2020.
Terlalu kecil bagi Yasonna bila harus mempertaruhkan integritasnya hanya gara-gara kasus Harun Masiku yang merupakan kader PDIP itu.
Benarkah Yasonna tak mau mempertaruhkan integritasnya?
Baca: Harun Masiku Masih Buron, Politikus Demokrat Ini Ungkap Dugaan Sudah Ditembak Mati: Sangat Mungkin
Apakah memecat Direktur Jenderal Imiigrasi Ronny F Sompie yang ia tuding memberikan data yang tidak valid soal keberadaan Harun Masiku sebagai bagian dari menjaga integritas?
Harun Masiku yang merupakan salah satu tersangka suap kepada Wahyu Setiawan disebut Ronny F Sompie pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan belum kembali lagi ke Indonesia pada 13 Januari 2020.
Belakangan, tepatnya 22 Januari 2020, Ronny mengakui Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Berarti, Harun sudah berada di Indonesia sebelum KPK melakukan OTT.
Berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Pemeriksa terhadap Perlintasan Keimigrasian, Harun tak tercatat di Sistem lnformasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
Total ada 120.661 orang tak tercatat dalam SIMKIM sepanjang 23 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020. Sedangkan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta terdeteksi pada 7 Januari 2020, yang juga diakui istri Harun.
Yasonna sempat menyatakan Harun masih berada di luar negeri pada pertengahan Januari 2020.
Yasonna menyebut pernyataan dirinya itu berdasarkan laporan dari Ronny F Sompie. Mungkin karena inilah Ronny akhirnya dipecat.
Ketika Yasonna mengaku salah ketik sehingga dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan ke DPR RI terdapat pasal bahwa Peraturan Pemerintah (PP) bisa mencabut pasal dalam Undang-Undang (UU), apakah itu dalam rangka menjaga integritas?
Ketika Yasonna bersama DPR RI secara "sembunyi-sembunyi" merevisi UU KPK dari UU No 30 Tahun 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019 yang kemudian terbukti melemahkan posisi KPK, apakah itu juga dalam rangka menjaga integritas?
Ketika Yasonna terlibat konflik kepentingan atau conflict of interest bahkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dengan mencampuradukkan jabatannya sebagai Menkumham dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, antara lain dengan menghadiri pengumuman pembentukan tim hukum PDIP untuk melawan KPK terkait kasus Harun Masiku, 15 Januari 2020, apakah itu dalam rangka menjaga integritas?
Ketika Yasonna menyatakan artis Dian Sastro bodoh, apakah itu bagian dari menjaga integritas?
Ketika Yasonna menyatakan lingkungan miskin seperti Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai sumber tindak pidana, apakah itu bagian dari menjaga integritas?
Lalu, bagaimana sesungguhnya definisi dan kriteria integritas ala Yasonna?
Apakah langkah dan sikapnya yang banyak menuai kontroversi, baik pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 maupun Kabinet Indonesia Maju kini merupakan bagian dari menjaga integritas?
Bagaimana bisa Yasonna menyebut dugaan suap Harun Masiku sebagai perkara kecil sehingga ia tak mau mempertaruhkan integritasnya?
Dugaan suap Harun Masiku yang melibatkan Wahyu Setiawan bukanlah perkara kecil sebagaimana disebut Yasonna.
Harun dan Wahyu hanyalah pucuk kecil dari gunung es di dasar samudera.
Kalau memang kasusnya kecil, mengapa Harun harus menghilang atau dihilangkan, sembunyi atau disembunyikan, melarikan diri atau dilarikan?
Pelarian Harun ini mengingatkan kita pada Edy Tanzil yang membobol Bank Bapindo senilai Rp 1,3 triliun pada 1993.
Kalau memang kasus kecil, mengapa PDIP harus membentuk tim hukum untuk melawan KPK, dan dihadiri Yasonna pula?
Bagaimana bisa Yasonna Laoly masih sanggup bicara integritas?
Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.