Baca tanpa iklan
Puji Syukur, akhirnya Program Strategis Kemenag Muncul
Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*
TRIBUNNEWS.COM - Hal yang sangat mendesak dan selama ini ditunggu oleh masyarakat muslim Indonesia, khususnya pesantren, alhamdillah akhirnya muncul pada siaran pers Kemenag melalui Humasnya. Bahwa Menag yang baru, Gus Yaqut Cholil Qoumas menuntut pada pemerintah terkait, bahwa pengasuh pesantren dan para tokoh agama mendapat prioritas program vaksinasi Covid-19 jilid 2.
Menurutnya, kiai pesantren dan para tokoh agama berada pada garda terdepan dalam tugas pembinaan keberagaman masyarakat. “Kami berharap para kiai pesantren dan tokoh agama yang terus membina masyarakat, serta para santri bisa mendapat prioritas vaksinasi Covid-19,” terang Menag di Jakarta, Selasa (19/01).
"Peran para tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu dalam pembinaan agama sangat besar dan dirindukan umat," lanjutnya. Menurut Menag, selama masa pandemi, banyak tokoh agama dan pengasuh pesantren yang wafat. Hal itu menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Sebab, untuk melahirkan para kiai dan tokoh agama, dibutuhkan proses panjang, tidak bisa dilakukan secara instan.
Menag juga menyebut data, menurutnya lebih dari 300 tokoh agama yang meninggal selama pandemi Covid-19. Hal serupa juga disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani. Menurutnya, vaksinasi bagi pengasuh pesantren mendesak, mengingat aktivitas mereka dalam membina keberagamaan umat dan santri sangat diharapkan. “Ini tentu penting, tidak hanya untuk tokoh agama Islam, tapi juga tokoh lintas agama,” jelasnya.
Jadi ini adalah bukti serius, bahwa dua kader Pesantren memang sudah seharusnya punya perhatian lebih pada pesantren dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jadi apresiasi yang tinggi layak disematkan kepada Menag, karena suatu langkah yang membawa angin segar, sekali pun hal ini baru langkah awal.
Selain itu, melalui siaran Pers Kemenag oleh Divisi Humasnya berikutnya punya program nyata yang cukup membanggakan. Tiga hal utama yang diperhatikan oleh Kemenag; dimensi akademik, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana-prasarana pondok pesantren.
Selebihnya, tinggal berdoa semoga realisasi program tersebut tidak terkendala teknis dan terdistribusikan secara adil, merata, lancar.
Kemenag telah berpikir betapa penting memberikan beasiswa pascasarjana kepada para dosen Ma’had Aly, termasuk pendampingan program sertifikasi ustadz pesantren (Ma’had Aly, Diniah Formal, Mu’adalah).
Menurut siaran pers, Kemenag menyasar 6.000 tenaga pendidik pesantren, mengalokasikan Rp. 250/ustad sebagai anggaran dana insentif. Termasuk juga menganggarkan Bantuan Operasiional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 162 miliar untuk 160 ribu santri dan Rp. 145 miliar untuk 188 ribu santri untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Pesantren.
Selain soal kualitas manusia, kualitas kelembagaan juga disasar. Kemenag berencana memberikan pendampingan intensif agar proses akreditasi Ma’had Aly, yang totalnya ada 60 lembaga di seluruh Indonesia dan 52 sudah terakreditas, berjalan lancar. Kelembagaan dan tenaga didik sama-sama penting ditingkatkan.
Selain aspek manusia dan keorganisasian, sarana prasarana pesantren juga dipikirkan. Kemenag menarget 1.500 pesantren, 116 pendidikan diniah formal, 130 satuan pendidikan mu’adalah, 70 Madrasah Diniyah Takmiliah, 140 pendidikan al-Quran.
Dirjen Pendis, Muhammad Ali Ramdhani, menyebut Anggaran untuk program penguatan Pesantren masih erat hubungannya dengan Program Penangan COvid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) tahun 2020.
Namun demikian, apakah perjuangan politik anggaran oleh Kemenag cukup sampai di situ? Tentu tidak sama sekali. Penganggaran dana belanja adalah bagian dari politik, yang terus-menerus harus diperjuangkan.
Pernyataan politis dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ace Hasan Syadzily, dapat menjadi salah satu pertimbangan sekaligus dukungan moril dari Partai Golkar terhadap Menteri Agama, Gus Yaqut, yang notabene representasi Islam Tradisionalis, Nahdlatul Ulama.
Pandangan politis Ace Hasan Syadzily cukup masuk di akal, ketika melihat adanya ketidakadilan dalam politik penganggaran. Ace mangatakan bahwa total anggaran pendidikan pada tahun 2021 sebesar Rp 550 triliun. Kemendikbud dapat jatah Rp 81,5 triliun, belum lagi ditambah dengan Rp 299 triliun itu ditransfer ke daerah yang itu menjadi domain dari dinas pendidikan. Pada saat bersamaan, Kemenag hanya mendapat jatah sekecil Rp 55,9 triliun.