Baca tanpa iklan
Dilihat dari dua perspektif yang kontras, maka cara pandang yang memosisikan subsidi sebagai beban keuangan negara dan karenanya keberadaannya harus dipikirkan ulang, jelas lebih senafas dengan prinsip-prinsip neoliberalisme yang menginginkan kebijakan anggaran yang ketat, termasuk dengan menghapus subsidi.
Artinya, subsidi dipandang sebagai masalah serius yang harus dilenyapkan. Sedangkan dalam prinsip ekonomi kerakyatan, pengelolaan anggaran negara ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberlakukan pajak progresif serta memberikan subsidi.
Oleh karenanya, resistensi publik terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kompatibel yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan. Inilah alasan dasar dibalik sikap publik yang memberikan penolakan atas kebijakan yang nir-keberpihakan.
Mandat konstitusi UUD 1945 kepada pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum menjadi hal prinsipil yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan publik. Pelayanan umum dimaksudkan untuk memastikan kebijakan negara untuk mengatasi problematika inflasi dan bisa membantu rakyat miskin.(*)