TRIBUNNEWS.COM, YOGYA – Persis satu bulan sesudah serangan 7 Oktober 2023, situasi dan kondisi di Jalur Gaza dilaporkan bertambah buruk.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyebut lebih dari 10.000 orang tewas di Gaza, akibat bombardemen nonstop oleh Israel.

Aksi balasan Israel atas serangan lintas perbatasan oleh Hamas benar-benar menunjukkan kekejaman yang tidak bisa dideskripsikan lagi.

Ratusan bangunan di Gaza hancur lebur, termasuk masjid, gereja, klinik, rumah sakit, kamp-kamp pengungsi yang ditempati warga sipil.

Tak kurang 70 pekerja medis meninggal dunia, belasan jurnalis di Gaza juga kehilangan nyawa. Dari lebih dari 10 ribu korban meninggal, mayoritas anak-anak, perempuan, dan laum lanjut usia.

Benar-benar pembunuhan massal secara sengaja oleh Israel atas dalih aksi bela diri. Semua hukum kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan diterabas.

Resolusi damai Majelis Umum PBB diabaikan. Kecaman dan tekanan negara-negara Arab dianggap angin lalu.

Baca juga: Skenario Israel Memisahkan Gaza Utara dan Gaza Selatan

Baca juga: Siapa Membom Rumah Sakit Al Ahli di Jalur Gaza?  

Baca juga: Memori Tragedi Sabra Shatila dan Genosida di Jalur Gaza

Kini di lapangan, pasukan darat Israel mengklaim telah memotong wilayah Gaza menjadi bagian utara dan selatan. Kota Gaza (Gaza City) telah dikepung dari semua arah.

Serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekurangnya 1.400 warga Israel dan warga asing juga termasuk kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Tapi konflik Palestina-Israel tentu saja tidak dimulai pada 7 Oktober 2023. Perang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, tanpa ada tanda-tanda solusi damai.

Pembunuhan demi pembunuhan di kedua pihak hanya melahirkan lingkaran kekuasaan tak ada habisnya, dan persoalan geopolitik yang luar biasa rumit.

Sebulan setelah peristiwa berdarah, tekanan publik internasional terasa lebih kuat, dan melahirkan sedikit demi sedikit perubahan sikap di sejumlah kalangan.

Pemerintah AS secara terbuka menyatakan sikap mendukung Israel tanpa syarat. Gedung Putih mengirimkan dua armada kapal induk, kapal selam, sistem rudal THAAD, dan pasukan Marinir.

Armada tempur itu dikerahkan ke Laut Tengah maupun Laut Merah, dan bisa ditebak strategi itu upaya menangkal perluasan konflik yang bisa dipicu serangan dari Yaman dan Iran.