Benny Sabdo 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta

Anggota Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia 

Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Peran dan Kiprah Jabatan

Anggota Bawaslu DKI Jakarta, sebelumnya juga pernah menjadi 

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Divisi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, bertugas memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi dan menangani pelanggaran pemilu.

Aktivitas

Aktif dalam pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pemilu melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

Pekan lalu, 21 November November 2025, saya menjadi panelis simulasi debat penegakan hukum pemilu di Bawaslu DKI Jakarta. Mereka perwakilan delegasi dari Universitas Trisakti, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia.

Ketiganya mewakili DKI Jakarta untuk berlaga pada kompetisi debat nasional Bawaslu Republik Indonesia. Salah satu mosi yang diperdebatkan, yaitu politik uang. Setiap musim pemilu tiba, kita mengecam politik uang. Kita menyebutnya sebagai racun demokrasi. Meski kampanye anti-politik uang terus digaungkan, praktik serangan fajar tetap masif.        

 Mengapa pendekatan moralitas kekuasaan dan hukum konvensional gagal menghentikan laju politik uang. Jawabannya mungkin tidak terletak pada lunturnya nilai etika publik semata, tetapi pada sebuah kalkulasi matematis.

Jika kita membedah politik uang menggunakan pisau analisis ekonomi politik dan perilaku, maka akan menemukan bahwa bagi para aktor politik, menyuap pemilih bukanlah tindakan irasional, melainkan sebuah keputusan rasional.   

Pilihan Rasional

Dalam disertasinya mengenai pilar ekonomi politik, jika meminjam penalaran Gary Becker, pemenang nobel ekonomi yang mempopulerkan economic analysis of law. Becker mengajukan tesis yang provokatif, yaitu penjahat pada dasarnya adalah aktor rasional. Seseorang memutuskan untuk melanggar hukum bukan semata karena dorongan jahat, melainkan karena kalkulasi untung-rugi.