Ketika Linimasa Bergerak Lebih Cepat dari Nalar Publik

Oleh : Azis Subekti

Praktisi Bigdata Analis, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra 

DALAM sepekan terakhir, lini masa kita kembali memberi pelajaran yang pahit sekaligus jujur: publik bergerak lebih cepat dari pikirannya sendiri. 

Kabar tentang “listrik dan ATM akan mati selama tujuh hari” beredar luas tanpa sumber, tanpa otoritas, tanpa pijakan teknis yang masuk akal.

Namun ia cukup untuk menggetarkan banyak orang—grup keluarga riuh, antrean penarikan tunai mengular, dan rasa cemas menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.

Baca juga: Regulasi Media Sosial adalah Tanggung Jawab Moral Negara

Faktanya sederhana: tidak ada pengumuman resmi, tidak ada institusi negara yang membenarkan isu itu. Yang bekerja bukan kebenaran, melainkan ketakutan.

Pada saat yang hampir bersamaan, lini masa lain dipenuhi video ringan tentang tarian di sebuah pesta pernikahan yang menembus puluhan juta tontonan.

Tak berbahaya, bahkan menghibur.

Namun dua peristiwa yang tampak berlawanan ini sesungguhnya bertemu di satu titik: algoritma yang memberi panggung utama pada emosi. 

Takut, marah, terharu, atau tertawa—semuanya diperlakukan setara selama mampu membuat orang berhenti berpikir dan terus menggulir layar.

Dalam sepekan itu, kita melihat pola yang kian mengeras di ruang digital: informasi dinilai bukan dari kebenarannya, melainkan dari keramaiannya.

Pertanyaan “benar atau tidak” kalah cepat dari “sudah viral atau belum”. Di sinilah kerentanan publik bermula.

Emosi menjadi pintu masuk utama, sementara literasi tertinggal di belakang. Ketika rasa takut dipantik, nalar menyusut. Ketika empati disentuh, kehati-hatian sering ditinggalkan.

Bahaya sesungguhnya tidak berhenti pada kepanikan sesaat. Hoaks yang dibiarkan beredar membentuk kebiasaan kolektif: bereaksi dulu, berpikir belakangan.

Dalam jangka panjang, ini menggerogoti kepercayaan—pada institusi, pada informasi, bahkan pada sesama warga. Masyarakat yang terus diguncang kabar palsu akan lelah membedakan mana ancaman nyata dan mana rekayasa.

Di titik itu, ketika bahaya sungguhan datang, peringatan justru bisa diabaikan karena dianggap “sekadar isu viral lagi”.

Era ini menuntut kebajikan baru yang jarang dibicarakan: kesabaran digital.

Kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum membagikan, bertanya sebelum percaya, dan mencari sumber sebelum panik. 

Negara memang memikul tanggung jawab besar untuk hadir dengan komunikasi publik yang cepat dan kredibel.

Tetapi warga juga memiliki tanggung jawab etis yang tak kalah penting: tidak menjadikan emosi pribadi sebagai kendaraan penyebaran kabar.

Dalam seminggu yang singkat itu, linimasa sebetulnya telah memberi cermin yang terang. Kita bukan kekurangan informasi; kita kekurangan ketenangan.

Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, bahaya terbesar bukan pada satu hoaks atau satu video viral, melainkan pada lahirnya masyarakat yang mudah digerakkan oleh bisik-bisik, namun semakin sulit diajak berpikir bersama. 

Dan dari situlah pekerjaan besar kita dimulai: mengembalikan nalar ke tengah keramaian, serta menjadikan literasi sebagai kebiasaan hidup, bukan sekadar jargon.