News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja

Noel: Di Antara Realitas dan Retorika Politik

Editor: Glery Lazuardi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fransiskus Lature

Retorika ini seolah mengamini sentimen sebagian publik yang kerap mempertanyakan efektivitas dan keadilan penegakan hukum antikorupsi, memberikan ruang bagi skeptisisme terhadap institusi negara.

Dengan setiap nada, Noel tidak hanya bersuara, tetapi juga melukiskan potret dirinya sebagai martir, bukan pesakitan.

Melawan Institusi, Mencari Simpati

Noel tidak hanya menggunakan musik. Ia juga melancarkan serangan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Istilah "di-Noel-kan" ia ciptakan sebagai ancaman terselubung, mengklaim Purbaya akan bernasib sama dengannya.

Tuduhan adanya "Partai K" yang terlibat dalam kasus ini menambah bumbu konspirasi yang selalu berhasil menarik perhatian.

Setiap ucapan, setiap serangan, setiap lirik lagu, diarahkan untuk menggoyahkan kepercayaan publik pada institusi yang mencoba mengadilinya, seolah ada kekuatan besar di balik kasusnya.

Dengan memanfaatkan media, termasuk media sosial, Noel secara efektif menciptakan kegaduhan.

Ia mengalihkan fokus dari substansi kasusnya sendiri dan mencoba memengaruhi opini publik, mengubah peradilan dari pencarian kebenaran menjadi pertarungan narasi.

Ini adalah upaya putus asa untuk mencari simpati, untuk memenangkan pertarungan di mata rakyat, sekalipun kalah di mata hukum.

Sebuah strategi yang mempertaruhkan kredibilitas banyak pihak demi penyelamatan diri. 

Kebenaran Vs Persepsi

Ketegangan antara realitas hukum dan retorika politik dalam kasus Noel menciptakan sebuah dilema serius.

Di satu sisi, proses peradilan menuntut objektivitas, bukti, dan kebenaran faktual. Di sisi lain, retorika politik berupaya membentuk persepsi, membangun narasi, dan memobilisasi dukungan, seringkali tanpa pijakan fakta yang kuat.

Teguran hakim terhadap celotehan dan nyanyian Noel di persidangan adalah indikasi jelas adanya batas yang tidak boleh dilampaui dalam ruang hukum. Institusi peradilan menghendaki prosedur dan kehormatan yang tak bisa ditawar. 

Namun, viralnya aksi Noel di media sosial justru menunjukkan bagaimana batas-batas itu kini begitu rentan digoyang.

Publik di era digital mudah terpapar narasi tunggal, tanpa kesempatan memverifikasi fakta secara mendalam, membuatnya rentan terpengaruh drama dan emosi sesaat.

Implikasinya pun meluas. Narasi yang dibangun Noel, betapapun kontroversialnya, berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama KPK.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini