BUKA PUASA bersama di Istana Negara baru-baru ini bukan sekadar tradisi tahunan.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh lintas agama di tengah kerasnya dinamika geopolitik global menyiratkan pesan kuat: Indonesia menolak pemisahan kaku antara negara dan agama.

Keduanya bukan entitas berjarak, apalagi saling menafikan. 

Pertemuan itu ibarat pernyataan politik berwajah spiritual. Ketika ​dunia kerap memandang Indonesia sebagai anomali indah. Kita bukan negara teokrasi, berasaskan satu agama. Namun, konstitusi tegas menolak platform sekuler, membuang nilai ketuhanan dari ruang publik. 

Indonesia adalah "Jalan Ketiga". Pancasila menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai payung tertinggi seluruh tertib hukum dan sosial. Pemerintah menempatkan agama sebagai garda depan pembangunan, sekaligus bahan bakar moral kemajuan serta penjaga keutuhan bangsa.

​Kebijakan dan Mandat Konstitusi

​Pasal 29 UUD 1945 memberi mandat eksplisit, negara wajib hadir dalam urusan keagamaan. Setiap kebijakan publik yang lahir dari rahim pemerintah selalu linier dengan nilai luhur agama.

Di sinilah, agama menjadi sumber hukum materiil penyusunan undang-undang. Aspirasi keagamaan diakomodasi melalui proses demokratis matang, bukan paksaan teokratis.

​Transformasi nilai agama terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Kita melihatnya pada Kompilasi Hukum Islam atau UU Peradilan Agama. Semua berjalan tanpa menghapuskan watak inklusif negara.

Kementerian Agama, sudah memasuki usia 80 tahun, menjadi bukti nyata negara memfasilitasi kualitas kehidupan beragama bagi pemeluknya.

Kehadiran negara bukan mencampuri akidah, melainkan menjamin hak dasar spiritualitas warga.

​Hubungan ini bersifat simbiotik. Agama memerlukan negara untuk menjamin kebebasan ibadah dan perlindungan hukum. Sebaliknya, negara memerlukan agama sebagai jangkar etika, sumber integritas, serta perekat kohesi sosial. 

Agama terbukti menjadi perawat persatuan di tengah kebhinekaan yang rawan fragmentasi. Tanpa agama, negara kehilangan kompas moral, sebaliknya tanpa negara, agama kehilangan pelindung organisatorisnya.

​Satu Nafas Ulama dan Umara

​Kepemimpinan Presiden Prabowo kian memperkokoh relasi pemerintah dengan ormas keagamaan strategis: NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, PHDI, Walubi, hingga Matakin.

Dialog rutin menjadi kunci utama bagi penyelesaian berbagai plugin bangsa. Pemimpin agama dipandang sebagai mitra strategis penyampai pesan pembangunan ke akar rumput. Mereka adalah jembatan komunikasi, melampaui sekat birokrasi formal.

Sinergi seperti ini berwujud dukungan moral dan diplomatik nyata. Isu kemanusiaan Palestina misalnya,  menjadi contoh terang benderang. Suara kolektif tokoh lintas agama menjadi kekuatan diplomasi Indonesia di mata dunia.