DALAM beberapa hari terakhir sejak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan program makan siang gratis, opini publik seolah bergerak tanpa henti.

Tidak sedikit yang pro, meskipun lebih banyak yang kontra karena faktor ketidakpahaman atau seolah-olah tidak mau mencari tahu manfaat yang dihasilkan. 

Pada prinsipnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu kebijakan publik berskala besar yang memiliki implikasi luas bagi pembangunan manusia dan perekonomian nasional.

Secara substansial, program ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta perluasan rantai pasok domestik. 

Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa pada 2026 program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala penerima sebesar ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan konsumsi, melainkan kebijakan pembangunan yang dapat memengaruhi struktur permintaan pangan, pola produksi lokal, serta distribusi pendapatan masyarakat.

Efek terdampak ini kemudian dikenal sebagai multiplier effect dalam ekonomi, terutama terhadap masyarakat kelas bawah dengan latar belakang pendidikan tergolong rendah.

Dari sisi fiskal, MBG memiliki kontribusi strategis terhadap APBN. Kementerian Keuangan melalui informasi APBN 2026 mencatat bahwa MBG menjadi salah satu kebijakan terobosan dengan nilai anggaran Rp335 triliun dan target 82,9 juta penerima manfaat.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa MBG merupakan bentuk belanja negara yang perlu dianalisis tidak hanya dari aspek biaya, tetapi juga dari potensi manfaat ekonomi berlapis.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja publik yang dirancang secara produktif dapat menciptakan multiplier effect, yaitu efek pengganda yang muncul ketika pengeluaran awal pemerintah menghasilkan tambahan transaksi, pendapatan, konsumsi, dan produksi pada sektor lain.

Multiplier effect menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pada satu sektor dapat mendorong peningkatan pendapatan pada sektor lain melalui proses perputaran ekonomi.

Dalam konteks MBG, pengeluaran pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi akan menimbulkan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, susu, tahu, tempe, dan bahan pangan lokal lainnya yang pada umumnya dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat di desa-desa. 

Permintaan tersebut kemudian menggerakkan petani, peternak, nelayan, pedagang bahan baku, dapur penyedia makanan, jasa logistik, pekerja pengemasan, hingga rumah tangga yang memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi tersebut.

Untuk itu, MBG tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas pemberian makanan kepada penerima manfaat. Program ini dapat dilihat sebagai mekanisme ekonomi yang menghubungkan belanja negara dengan sistem produksi pangan, distribusi lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Semakin tinggi keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok MBG, semakin besar pula peluang efek pengganda yang tercipta di daerah. Sebaliknya, apabila pengadaan bahan baku terlalu tersentralisasi, dikuasai oleh pemasok besar, atau bergantung pada impor, maka sebagian manfaat ekonomi akan keluar dari komunitas lokal sehingga efek penggandanya menjadi lebih lemah.

Efek pengganda pertama dari MBG dapat dilihat pada sektor produksi pangan. Program ini membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar, rutin, dan terstandar. Kondisi tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku agribisnis lokal.

Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan dapat meningkatkan volume penjualan. Dalam jangka menengah, kepastian permintaan dapat mendorong produsen lokal untuk meningkatkan perencanaan produksi, kualitas komoditas, kapasitas penyimpanan, serta pola distribusi.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep home-grown school feeding, yaitu program makan sekolah yang menghubungkan pemenuhan gizi anak dengan penguatan produksi pangan lokal. World Food Programme menekankan bahwa program makan sekolah dapat mendukung petani kecil melalui pengadaan pangan lokal, memperkuat perdagangan, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung sistem pertanian yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Dengan demikian, jika MBG diarahkan pada pemanfaatan pangan lokal, program ini dapat menjadi instrumen integratif yang menghubungkan agenda gizi, pembangunan pedesaan, dan ketahanan pangan.

Namun, dampak positif tersebut memerlukan desain kelembagaan yang jelas. Pemerintah daerah perlu memetakan kapasitas produksi pangan lokal, termasuk komoditas unggulan, musim panen, kemampuan pasokan, harga, serta jalur distribusi.

Tanpa perencanaan produksi yang baik, lonjakan permintaan dari MBG berpotensi menimbulkan tekanan harga, terutama pada komoditas pangan strategis seperti telur, ayam, beras, dan sayuran. Karena itu, MBG perlu dihubungkan dengan kebijakan stabilisasi pangan, penguatan koperasi produsen, serta pendampingan teknis bagi petani dan peternak.

Efek pengganda kedua terlihat pada UMKM pangan dan penyedia makanan di dapur. Pelaksanaan MBG membutuhkan aktivitas pengolahan, pengemasan, distribusi, pengendalian mutu, administrasi, serta pengelolaan limbah.

Rangkaian aktivitas ini dapat membuka peluang bagi UMKM katering, koperasi, BUMDes, yayasan lokal, serta usaha jasa pendukung lainnya. Dalam konteks ini, MBG dapat menjadi sumber permintaan baru bagi usaha kecil, terutama apabila mekanisme kemitraannya dirancang secara inklusif dan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar.

Kajian INDEF 2024 mengenai multiplier effect  program MBG menunjukkan bahwa pilot project di 10 kabupaten/kota menghasilkan peningkatan rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

Selain itu, UMKM peserta pilot project memperoleh peningkatan pendapatan bersih bulanan sebesar 33,68 persen dibandingkan dengan sebelum mengikuti program. Data ini penting karena menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi konkret untuk menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan usaha kecil.

Dengan kata lain, manfaat MBG tidak berhenti pada penerima makanan, tetapi juga meluas ke pelaku ekonomi di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Dampak terhadap tenaga kerja juga dapat terjadi pada tingkat operasional di dapur. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga masak, ahli gizi, petugas kebersihan, pengemasan, administrasi, keamanan pangan, serta distribusi.

Jika program ini meluas secara nasional, kebutuhan tenaga kerja lokal akan meningkat secara signifikan. Hal ini sangat relevan bagi daerah dengan tingkat pengangguran terbuka, pekerja informal, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan akses kerja berbasis komunitas.

Multiplier effect ketiga muncul pada sektor logistik dan jasa transportasi. Makanan bergizi harus dikirim tepat waktu, aman, dan layak konsumsi ke sekolah atau ke titik penerima manfaat. Karena itu, MBG membutuhkan sistem distribusi yang melibatkan pengemudi, kendaraan logistik, pengatur rute, serta fasilitas penyimpanan.

Mitra pengemudi dalam pilot project MBG mengalami peningkatan pendapatan bersih harian sebesar 17 persen dan memperoleh tambahan rata-rata 2 pemesanan per hari setelah terlibat dalam program tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa MBG juga menggerakkan sektor jasa, bukan hanya sektor pangan.

Tambahan pendapatan yang diterima UMKM, pekerja dapur, petani, dan pengemudi kemudian akan dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga. Perputaran inilah yang menciptakan efek lanjutan bagi perekonomian lokal.

Pendapatan yang meningkat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, membayar biaya pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, serta konsumsi harian lainnya. Dengan demikian, MBG berpotensi memperkuat daya beli masyarakat, terutama apabila rantai pasoknya benar-benar melibatkan pelaku ekonomi di daerah.

Program makan bergizi dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak, konsentrasi belajar, kehadiran di sekolah, serta kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. WFP dalam publikasi The State of School Feeding Worldwide tahun 2025 menekankan bahwa program makan sekolah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan pangan, tetapi juga dengan sistem pangan, ekonomi lokal, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan sosial.

Program makan sekolah yang terhubung dengan petani lokal dapat memperkuat ekonomi, mendukung penghidupan pedesaan, serta membuat sistem pangan lebih resilien dan inklusif.

Meskipun memiliki potensi besar, multiplier effect MBG tidak secara otomatis terjadi. Terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dan menjadi fokus diskusi. Pertama, risiko kebocoran manfaat ekonomi. Jika bahan pangan dipasok oleh perusahaan besar dari luar daerah, pelaku lokal hanya menjadi penonton.

Kedua, risiko inflasi pangan lokal. Permintaan besar tanpa kesiapan pasokan dapat mendorong kenaikan harga komoditas tertentu. Ketiga, risiko terhadap kualitas dan keamanan pangan.

Program berskala besar memerlukan standar higienitas, pengawasan gizi, serta mekanisme penanganan keluhan yang ketat. Keempat, risiko tata kelola anggaran, termasuk potensi ketidakefisienan, keterlambatan pembayaran, dan lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan. 

Dengan tegas, pemerintah telah menetapkan nilai rupiah untuk masing-masing proses dan pihak, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, OHP, serta nilai margin bagi pengelola dapur.

Oleh karena itu, tata kelola MBG harus berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi lokal, serta evaluasi berbasis data dan kinerja. Pemerintah perlu membangun sistem digital untuk memantau pengadaan, kualitas makanan, harga bahan baku, jumlah penerima, kinerja dapur, serta keterlibatan UMKM.

Selain itu, perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam melakukan riset dampak, audit sosial, evaluasi gizi, serta pengembangan model rantai pasok lokal.

Agar multiplier effect MBG optimal, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, MBG harus diposisikan sebagai kebijakan lintas sektor yang menghubungkan gizi, pendidikan, pertanian, UMKM, dan ketenagakerjaan.

Kedua, pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk mengintegrasikan bahan pangan lokal ke dalam menu MBG sesuai dengan potensi wilayah. Ketiga, koperasi, BUMDes, kelompok tani, nelayan, dan UMKM perlu dimasukkan ke dalam sistem kemitraan yang transparan.

Keempat, pengawasan kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kelima, evaluasi dampak ekonomi dan sosial perlu dilakukan secara berkala agar program dapat diperbaiki berdasarkan bukti empiris.