Prabowo sering menggunakan istilah yang provokatif: serakahnomic. Ia merujuk pada struktur ekonomi di mana segelintir pelaku usaha—dengan jaringan politik dan modal raksasa—mengunci akses terhadap sumber daya alam, menentukan harga, dan mengakumulasi kekayaan secara tidak proporsional.

Hasilnya adalah ekonomi yang tumbuh secara agregat, tetapi tidak mendistribusikan pertumbuhan itu secara adil.

Penguasaan komoditas oleh kelompok oligarki di Indonesia adalah fakta yang sulit dibantah. Beberapa nama keluarga bisnis menguasai konsesi tambang terluas, kebun sawit terbesar, dan jalur logistik terpanjang. Mereka bukan sekadar pelaku pasar—mereka adalah pembentuk pasar itu sendiri.

Dalam ekosistem semacam ini, petani kecil, nelayan, dan buruh perkebunan selalu berada di ujung rantai yang paling dirugikan. Bertolak dari inilah, hemat saya, jika Danantara dijalankan dengan benar, ia bisa menjadi instrumen untuk memotong atau setidaknya menyeimbangkan kekuatan oligarki itu.

Negara hadir bukan untuk menguasai demi keuntungan segelintir pejabat atau konglomerat baru, melainkan untuk memastikan bahwa nilai dari kekayaan alam Indonesia mengalir kembali ke kas publik—dan dari kas publik, ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bisa dinikmati seluruh rakyat.

Inilah esensi dari mimpi negara kesejahteraan yang ingin dibangun: bukan negara yang membagi-bagikan subsidi karena sumber dayanya melimpah, melainkan negara yang secara struktural mengelola sumber dayanya sehingga kemakmuran menjadi sistemik, bukan karitatif.

Belajar dari BPPC

Tetapi kita tidak boleh naif. Sejarah BPPC adalah peringatan yang perlu dibaca ulang dengan serius—bukan untuk menolak gagasan penguasaan negara atas komoditas strategis, melainkan untuk memahami di mana letak kehancurannya.

BPPC gagal bukan karena niatnya salah secara konstitusional. BPPC gagal karena ia dikendalikan oleh kepentingan pribadi, dibiayai dengan uang publik tanpa pertanggungjawaban yang jelas, dan beroperasi tanpa mekanisme koreksi yang memungkinkan.

Petani—yang katanya hendak dilindungi—justru menjadi korban pertama. Harga cengkeh yang sebelumnya mencapai Rp20.000 per kilogram jatuh menjadi Rp2.000 setelah BPPC berkuasa.

Monopoli tanpa akuntabilitas selalu berakhir dengan cara yang sama: yang kuat semakin kaya, yang lemah semakin terjepit. Danantara harus belajar dari luka itu. Penguasaan negara atas komoditas strategis hanya bermakna jika disertai tiga syarat mutlak: transparansi tata kelola, partisipasi publik dalam pengawasan, dan mekanisme distribusi manfaat yang bisa diverifikasi.

Tanpa tiga syarat itu, niat konstitusional yang mulia bisa berbalik menjadi instrumen oligarki baru dengan wajah yang berbeda—kali ini bukan oligarki swasta, melainkan oligarki berseragam negara.

Mimpi yang Layak Diperjuangkan

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam

terbesar di dunia. Namun selama puluhan tahun, kekayaan itu tidak berhasil diterjemahkan menjadi kemakmuran yang merata. Ada sesuatu yang hilang dalam rantai antara kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat—dan sesuatu itu bernama kehadiran negara yang bermartabat.

Prabowo tampaknya memahami ini. Langkah membentuk Danantara, jika konsisten dijalankan dalam semangat Pasal 33, dalam kerangka RPJMN yang transformatif, dan sebagai bagian dari perang serius melawan serakahnomic, adalah langkah yang berani dan secara prinsip tepat arah.

Mimpi negara kesejahteraan bukanlah utopia. Norwegia membangunnya di atas minyak. Botswana membangunnya di atas berlian. Keduanya memiliki satu kesamaan: negara hadir secara nyata dalam pengelolaan sumber daya alam, dan hasilnya dikelola untuk kepentingan nasional.

Indonesia memiliki semua modal untuk itu. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya keberanian untuk memulai—tetapi integritas untuk menuntaskannya.