Karena itu, pertanyaan apakah berbagai program tersebut semata-mata instrumen pembangunan atau sekaligus bagian dari pembangunan fondasi politik menuju 2029 merupakan pertanyaan yang sah dalam negara demokrasi.

Ketika Patronase Bertemu Krisis Fiskal

Masalah utamanya bukan pada upaya membangun dukungan politik. Hampir semua pemerintahan melakukan hal yang sama. Persoalan muncul ketika kebutuhan mempertahankan dukungan politik mulai mengalahkan pertimbangan ekonomi.

Pertanyaan pentingnya bukan apakah program-program tersebut menguntungkan Prabowo secara politik, melainkan apakah negara mampu membiayainya tanpa membebani masa depan.

Data fiskal kuartal I 2026 menunjukkan tekanan yang mulai terlihat pada APBN.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp815 triliun. 

Akibatnya, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen PDB, lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, keseimbangan primer berbalik menjadi defisit Rp95,8 triliun, menunjukkan bahwa bahkan sebelum pembayaran bunga utang diperhitungkan, posisi fiskal pemerintah sudah berada di bawah tekanan.

Angka-angka tersebut menjadi peringatan bahwa setiap program baru yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah harus diuji secara ketat dari sisi efektivitas dan keberlanjutan fiskalnya.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius.

Program Makan Bergizi Gratis perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban anggaran yang berlebihan. Koperasi Desa Merah Putih juga harus diuji dari sisi tata kelola agar tidak berubah menjadi proyek besar dengan manfaat yang minim.

BUMN harus dikembalikan pada prinsip profesionalisme. Jabatan komisaris dan direksi semestinya diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi dan rekam jejak manajerial, bukan sebagai bagian dari kompromi politik.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi kementerian, badan, dan lembaga yang tidak memberikan manfaat nyata agar efisiensi anggaran tidak berhenti sebagai slogan.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin dari seberapa kuat ia membangun jaringan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Sejarah akan menilai apakah kekuasaan itu digunakan untuk memperkuat negara atau justru membebani masa depannya.

Jika benar Prabowo sedang berguru kepada mertuanya dalam membangun fondasi politik jangka panjang, maka pelajaran terpenting dari era Soeharto bukanlah bagaimana mempertahankan kekuasaan selama mungkin.

Pelajaran yang patut diingat adalah bahwa kekuasaan yang terlalu mahal biaya politik dan ekonominya pada akhirnya akan ditagih oleh rakyat. Ketika ekonomi melemah, loyalitas yang dibangun melalui patronase sering kali menjadi hal pertama yang menghilang.