Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis kepada mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.
Hakim juga meminta Ilham membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta rupiah.
"Menghukum terdakwa untuk membayar uang penganti sebesar Rp 150 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 tahun setelah putusan terdakwa tidak bisa membayar, hartanya akan disita dan jika tidak mencukupi akan diganti hukuman penjara satu tahun," kata Ketua Majelis Hakim Tito Suhud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).
Vonis hakim kepada terpidana kasus korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar tahun 2007-2013 ini, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK.
"Terdakwa telah terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," kata hakim Tito.
Dalam putusan ini, seorang hakim anggota Sofialdi menilai, Ilham tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sofialdi memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion) dengan empat hakim lainnya. Dirinya menilai, mantan Wali Kota Makassar tersebut tidak terbukti menyalahgunakan wewenangnya.
Sofialdi menjelaskan, perkara kerja sama pengelolaan instalasi pengolahan air (IPA) II Panaikang Makassar adalah perkara perdata, bukan diselesaikan dalam ranah pidana.
Hakim Sofialdi juga menyebutkan, seharusnya saat PDAM Makassar menemukan ada dugaan kecurangan dalam perjanjian tersebut, dibawa ke ranah pidana.
Pasalnya hingga saat ini, belum ada pemutusan kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Traya.
"Belum ada pemutusan kerjasama (PDAM Makassar dengan PT Traya), sehingga dapat melakukan gugatan sesuai yang telah disepakati, jika menganggap telah terjadi kecurangan," kata Sofiladi.
Hakim Sofialdi meyakini, perbuatan Ilham positif terkait peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Makassar.
Dengan demikian, Ilham tidak dapat disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang.