Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNENWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengkritisi pembangunan Simpang Susun Semanggi yang dilakukan oleh Pemerintah Provisni (Pemprov) DKI Jakarta dari biaya kompensasi pelampauan Koefisiensi Luas Bangunan (KLB).
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dite Abimanyu, dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, dengan agenda tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta pada sidang sebelumnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Mengenakan stelan jas abu-abu, Dite membacakan kesimpulan pandangan tiap fraksi, bahwa pembangunan Simpang Susun Semanggi untuk mengurai kemacetan, justru akan menambah parah kemacetan.
Pasalnya pembangunan tersebut justru mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.
"Terkait dengan rencana atau pelaksanaan pengembangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji lagi kelayakannya, mengingat besarnya biaya yang diperlukan Rp 360 miliar," kata Dite.
"Membangun ruas jalan baru termasuk pembangunan fly over atau simpang susun, tanpa dibarengi perbaikan transportasi publik, dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, hanya akan mengundang bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan yang dibangun," tambahnya.
DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengembangkan transportasi publik, pengaktivan Electric Road Pricing (ERP), dan membangun Park Ride.
Dalam sidang tersebut Gubernur Ahok yang mengenakan stelan jas hitam tampak mendengarkan dan mencatat pembacaan tanggapan DPRD DKI Jakarta oleh Dite tersebut. (*)