Chatib Basri Singgung Sulitnya Reformasi Ekonomi di Indonesia

"Saya beri contoh di Bali. Ada jalan tol yang bagus dari bandara ke Nusa Dua. Indonesia waktu itu akan jadi tuan rumah APEC dan harus menyiapkan infrastruktur yang baik bagi para tamu dari berbagai negara," paparnya.

"Namun jika anda mau membangun jalan tol saat itu, mungkin diperlukan 3 tahun untuk pembebasan lahan saja, karena waktu itu belum ada aturan untuk mempermudah hal itu," tambahnya.

Apa yang dilakukan pemerintah saat itu adalah menyelesaikan jalan tersebut kurang dari 11 bulan. "Kami membangun jalan ini melintasi laut sehingga tidak ada masalah lahan," kata Dr Chatib basri.

Menyinggung mengenai dilema reformasi ekonomi, dia menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut seringkali memerlukan kerangka waktu yang lebih panjang sementara setting politiknya terbatas dalam periode lima tahunan.

Dia juga memaparkan setting politik lainnya dimana Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem multi partai sehingga pemerintah yang terbentuk seringkali harus melakukan koalisi dengan partai-partai lainnya yang mau tak mau harus didengarkan kepentingannya masing-masing.

"Jadi kita memiliki sistem presidensial di eksekutif dan sistem mirip parlementer di parlemen. Solusi rasional untuk situasi ini membentuk koalisi pelangi," jelasnya.

Dr Chatib Basri mengatakan, Presiden Joko Widodo pada awal pembentukan kabinetnya menyatakan tidak ada bargaining dengan parpol. "Namun nyatanya sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan program, karena (parpol pendukung) Presiden Jokowi merupakan minoritas di parlemen," katanya.

"Kini jika anda melihat situasinya sekarang, hampir semua parpol sudah berada di dalam Pemerintahan Jokowi. Dia pun akhirnya menjalankan koalisi pelangi," kata Dr Chatib Basri lagi.

Aspek lain yang jadi persoalan adalah masa jabatan presiden yang lima tahun, sehingga jika teknokrat datang dengan ide reformasi yang memerlukan jangka waktu lebih lama, belum tentu presiden akan mau melaksanakannya. "Mengapa saya harus melaksanakan reformasi jika pengganti saya nanti yang akan mendapat nama," katanya.

Salah satu contoh reformasi yang dipaparkan Dr Chatib Basri adalah ketika dia menjabat sebagai kepala BKPM. Dari sisi eksternal, dia mengaku cukup beruntung saat itu karena adanya aliran dana investasi asing yang masuk ke Indonesia.

"Namun dari kebijakan, apa yang kami lakukan? Saya sadari bahwa salah satu masalah di BKPM saat itu adalah buruknya informasi tentang Indonesia di kalangan investor," katanya.

"Hal pertama yang saya lakukan adalah mengecek website BKPM. Namun ternyata bahkan saya pun tidak bisa mengerti website itu," ujarnya seraya menambahkan, isi website kebanyakan kepres atau peraturan menteri, dan bukan tentang petunjuk investasi.

Mengapa mengurusi website, katanya, karena hal itu tak memerlukan persetujuan DPR. Namun dia pun menyadari jika menyerahkan sepenuhnya ke staf, maka mungkin baru 6 bulan kemudian baru ada jawabannya.

"Jadi saya tanya Bank Dunia, website investasi negara mana yang terbaik di dunia, ternyata Costa Rica. Jadi saya minta ke staf saya mengapa tak mengganti saja kata Costa Rica dengan Indonesia," katanya.

Kedua, katanya, adalah memperbaiki tata cara penerimaan telepon. "Sebab saya pun pernah mencoba menelepon kantor BKPM namun ternyata tak ada yang angkat telepon," ujarnya.