Konsumsi BBM Bakal Jebol Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2013 akan jebol 3,64 juta kiloliter (KL). Hal ini bisa terjadi jika tanpa ada pengendalian konsumsi BBM di semua wilayah.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Umi Asngadah menjelaskan volume konsumsi BBM bersubsidi pada 2013 diperkirakan mencapai 49,65 juta KL. Padahal kuota BBM Bersubsidi yang telah disepakati pemerintah hanya 46,01 juta KL.

"Dengan perkiraan konsumsi BBM subsidi sebesar 49,65 juta KL sementara kuota BBM subsidi yang ditetapkan DPR mencapai 46,01 juta KL, maka diperkirakan ada defisit 3,64 juta KL," kata Umi seperti dilansir Tribunnews dari Kompas.com, Senin (31/12/2012).

Menurut Umi, proyeksi tersebut sudah dilihat berdasarkan data yang selama ini ada. Seperti konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011 mencapai 41,79 juta KL, dengan perincian Premium 25,53 juta KL, Kerosene (minyak tanah) 1,70 juta KL, Solar 14,56 juta KL.

Pada 2012, total konsumsi BBM subsidi diperkirakan mencapai 45,27 juta KL, terdiri dari Premium 28,34 juta KL, Kerosene 1,20 juta KL dan Solar 15,73 juta KL.

Dengan membandingkan prosentase kenaikan konsumsi tahun 2011 dan 2012, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun 2013 diperkirakan mencapai 49,65 juta KL yaitu Premium 31,46 juta KL, Kerosene 1,20 juta KL dan Solar 16,99 juta KL.

"Ini juga akan disesuaikan dengan data Gaikindo soal penjualan sepeda motor dan mobil pada tahun depan," tambahnya.

Untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, menurut Umi, perlu melanjutkan program pengendalian penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, pemda, BUMN dan BUMD di daerah-daerah yang belum wajib menggunakan BBM non subsidi.

Selain itu, diusulkan pula dilakukan pengendalian penggunaan BBM subsidi untuk sektor kehutanan dan transportasi laut.

Sekadar catatan, pada tahun 2012, Pemerintah telah mewajibkan seluruh kendaraan dinas pemerintah, pemda, BUMN dan BUMD di Jabotabek, Jawa dan Bali serta perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk menggunakan BBM non subsidi. Hal ini untuk mengurangi defisit konsumsi BBM bersubsidi yang setiap tahun selalu jebol.