Kepala SK Migas Harus Lepas dari Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskeppi), Tunggul Sirait meminta kepala Satuan Kerja Sementara kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SK Migas) berikutnya tidak memiliki kepentingan politik. Hal itu bertujuan agar SK Migas yang baru dibangun, bisa berjalan sesuai perintah negara.

"Pemerintah sebaiknya tidak terpengaruh dengan suara dan atau mengabaikan tekanan pihak pihak tertentu dalam penunjukan kepala SK Migas," ujar Tunggul, Kamis (10/1/2013).

Selain itu Tunggul juga menjelaskan, kepala SK Migas yang terpilih nanti, tidak boleh memiliki bayang pihak tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya, Tunggul berharap Kepala SK Migas mampu menjalankan kepentingan amanat dengan hanya kepentingan tunggal yakni kepentingan pemerintah dan negara.

"Suara dan tekanan dalam penunjukan kepala SK Migas pasti ada, dan akan membahayakan kepentingan SK Migas maupun kepentingan Pemerintah terkait kegiatan usaha hulu migas," ungkap Tunggul.

Sebelumnya, Kepala SK Migas Jero Wacik mengaku posisi rangkap jabatannya saat ini tidak jelas, maka akan segera ada pergantian jabatan sebagai kepala S Migas. Ada dua calon yang akan menjadi Kepala SK Migas yakni Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan.