TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus ikut membantu kelancaran pembayaran seluruh tanggungan yang harus dibayarkan oleh Batavia tidak hanya terkait pada pembayaran pajak, tanggungan terhadap debitur tapi yang terpenting adalah pengembalian uang para calon penumpang.

”Ini menjadi preseden buruk dalam problem penerbangan kita, bila uang calon penumpang tidak diganti. Pemerintah tidak bisa lepas tangan untuk persoalan ini,” ujar Anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi di Gedung DPR Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Selama ini menurut Arwani dalam kasus seperti ini, kurator selalu sering terjadi mendahulukan yang besar-besar dulu.

“Dalam kasus ini pemerintah jangan sampai lemah, sehingga persoalan tiket penumpang tidak selesai seperti yang lalu-lalu,” tegasnya.

Dalam aturan penerbangan ada hak dan kewajiban calon penumpang maupun maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan boleh menunda penerbangan kalau misalnya kondisi cuaca buruk. Kalau untuk urusan pengembalian tiket atau hangus ketika penumpang gagal berangkat itu tergantung jenis tiketnya.

“Yang ekonomi biasanya tiketnya hangus ketika penumpang tidak bisa terbang. Tapi jangan karena perusahaan penerbangannya dipailitkan, maka tiket itu juga dianggap hangus. Jika terhadap calon penumpang ada sanksi tegas, terhadap maskapai harusnya juga harus ada sanksi tegas,” tandasnya.