TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menilai, kenaikan tarif bea impor lebih realistis ketimbang penerapan kuota impor bawang putih.

Penerapan kuota dinilai tidak cocok untuk mencegah kenaikan impor, akibat perilaku kartel. Munrokhim Misanam, Komisioner Ketua Bidang Pengkajian KPPU mengatakan, penerapan tarif bea impor akan meminimalisasi kartel, karena adanya ruang yang diberikan petani lokal untuk memperoleh margin tinggi, dengan batasan bea tarif impor yang tinggi, beda halnya bila dilakukan dengan kuota.

"Kuota tidak efektif, karena bisa dimainkan beberapa pihak dengan sistem kartel. Pihak-pihak tersebut dapat saja memenuhi kuota impor bawang putih, dengan permainan harga yang ditentukan. Selain itu, kuota tidak cocok karena petani lokal tidak mau memproduksi bawang putih," kata Munrokhim di Jakarta, Senin (18/3/2013).

Petani, lanjutnya, banyak yang enggan menanam bawang putih, karena menilai bawang putih sebagai komoditas yang mahal. Selain merawatnya susah, margin untung bawang putih juga lebih sedikit ketimbang tanaman hortikultura lain. Kondisi ini tidak bisa diawasi dengan kuota, karena harga tetap ditentukan importir melalui sistem kartel.

"Kuota tidak berjalan karena sistem kartel, ini yang kami yakini harus diubah pendekatannya. Jadi, harus ada bea masuk yang tinggi untuk meminimalisasi kenaikan harga bawang putih," tutur Munrokhim.

Ia pun meyakini kenaikan bea tarif impor untuk produk hortikultura, belum ditetapkan Word Trade Orgnaization (WTO), karena ada pengecualian. Namun, penetapan besaran tarif masih membutuhkan kajian, dan masih bisa diperdebatkan. (*)