Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Rizal Ramli: Hapus Sistem Kuota Impor untuk Turunkan Harga Pangan

Ekonom Senior, Dr Rizal Ramli menilai untuk menurunkan harga pangan yang dirasakan memberatkan

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Rizal Ramli: Hapus Sistem Kuota Impor untuk Turunkan Harga Pangan
Warta Kota/Adhy Kelana
Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menyambangi Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (18/3/2013). Kedatangan Rizal untuk memantau harga bawang merah dan bawang putih yang harganya sempat melambung namun kini berangsur turun di kisaran Rp 40.000-45.000/kg untuk bawang putih dan Rp 30.000/kg untuk bawang merah. Kenaikan sejumlah kebutuhan dapur ini menurut Rizal karena sistem kuota import yang tidak transparan. Warta Kota/Adhy Kelana 

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior, Dr Rizal Ramli menilai untuk menurunkan harga pangan yang dirasakan memberatkan masyarakat adalah dengan menghapus sistem kuota. Sistem kuota tersebut diganti dengan sistem tarif.

"Kalau sistem kuoto dihapuskan dan diganti dengan sistem tarif, dipastikan impor kita akan lebih kompetitif dan harga bahan pangan akan lebih murah oleh rakyat kecil," ujar Dr Rizal Ramli di di Rumah Perubahan, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013).

Menurutnya, saat ini yang terjadi di masyarakat adalah bukan kenaikan harga, tapi adalah kompatan harga 'price jump' harga-harga kebutuhan pangan. Harga-harga kebutuhan pangan tersebut lebih mahal dua kali lipat dibanding harga diluar negeri.

"Seperti harga daging, gula, kedelai, beras, bahkan bawang putih dan bawang merah lebih mahal dibanding harga di luar negeri," ujar bekas menteri perekonomian tersebut.

Lompatan harga yang kini terjadi disebabkan bisnis pangan di Indonesia diatur dengan sitem kuota yang tidak transparan dan kompetitif. Pada praktiknya, pembagiam kuota impor ini juga karena pat gulipat antara pejabat dan pengusaha. Hal ini menjadi sumber pendapatan pejabat dan untuk kepentingan publik.

"Kebijakan pengendalian pasok yang selama ini diterapkan pemerintah terbukti tidak efektif, sebaiknyadigantikan dengan sistem pengendalian pasokan," katanya.

Berita Rekomendasi

baca juga:

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas